Jayapura, Mambruks.com – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam tahapan verifikasi administrasi perbaikan pasca keputusan Bawaslu RI. PRIMA dianggap masih belum memenuhi syarat dokumen keanggotaan di 6 kabupaten di Provinsi Papua.
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW PRIMA) Provinsi Papua menanggapi hal itu, tidak dapat menerima keputusan sepihak oleh KPU tersebut.
Diungkapkan penyebabnya, berdasarkan koordinasi sebelumnya antara petugas penghubung dengan KPU setempat menyatakan bahwa PRIMA dinyatakan memenuhi syarat di beberapa kabupaten yang dianggap TMS.
Ketua DPW PRIMA Papua, Everistus Kayep, mengungkapkan bahwa di Kabupaten Merauke berdasarkan informasi dari KPU setempat ditemukan satu anggota PRIMA bermasalah dengan status ganda eksternal dan permasalahan itu berhasil diatasi dengan memberikan surat klarifikasi.
Hanya saja, lanjut dia, dalam proses rekapitulasi dari KPU kabupaten sampai ke KPU pusat yang awalnya PRIMA Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi TMS dengan kekurangan 10 anggota.
“Pada tanggal 20 dan 22 November 2022, DPK PRIMA Merauke kembali menghubungi pihak KPU Merauke, mereka tetap pada informasi awal bahwa PRIMA MS sesuai rekapan dari tingkat Kabupaten,” ujar dia dalam keterangan resminya di Jayapura, Rabu (30/11).
Dikatakan Everistus, PRIMA merupakan satu-satunya partai nasional yang terasa seperti partai lokal di Papua. Struktur kepengurusan PRIMA dari tingkatan provinsi sampai kecamatan atau distrik diisi oleh Orang Asli Papua (OAP). Apalagi, masyarakat Papua sangat antusias dengan kehadiran PRIMA.
“Selama ini partai-partai lain di Papua dikuasai oleh bukan Orang Asli Papua,” tegasnya.
Menurut Everistus, negara seharusnya mengapresiasi kerja-kerja politik yang dilakukan PRIMA dalam membantu mencari jalan keluar penyelesaian konflik Papua melalui konsep Dewan Rakyat Papua (DRP).
Diterangkannya, konsep DRP yang digagas PRIMA telah memberi jalan penyelesaian konflik Papua dengan mengakomodir partisipasi politik OAP melalui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK).
Meski baru lahir, PRIMA mampu membangun konsolidasi di daerah konflik militer di Papua sehingga meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam menyongsong Pemilu 2024.
“Tetapi faktanya kerja keras PRIMA mencari jalan keluar penyelesaian konflik Papua tidak mendapat apresiasi dari negara,” ungkapnya.
“Untuk itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPU, guna mempertanyakan proses rekapan hingga sampai bisa berubah. Kami tetap akan maju sampai mendapatkan keadilan,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua PRIMA Pontius Omoldoman menyatakan, terkait permasalahan ini, ia menduga ada oknum oligarki yang sedang mencari kenyamanan sambil mencekal partai rakyat biasa.
“Menyangkut hal itu, kami minta tidak ada intervensi kepentingan kolega di dalam proses cegal Partai PRIMA di Provinsi Papua,” tegasnya.
Dugaan lainnya juga diutarakan, Jeckson Ikomou, Sekretaris PRIMA, bahwa ada upaya diskriminasi rasial untuk membatasi orang Papua dalam politik praktis.
“Ini adalah tindakan yang mencederai Bhinneka Tunggal Ika, dan kami mempertanyakan itu. Sekali lagi kami minta kepada KPU untuk jujur,” tandasnya.