Jakarta, Mambruks.com- Pilot Susi Air, Captain Philip Mehrtens, disandera dan menjadi tahanan politik KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pun telah merilis sejumlah foto yang memperlihatkan Captain Philip bersama KKB kubu Kogoya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pembebasan Captain Philip akan dilakukan bersama pihak pemerintah Selandia Baru. Sebab, Captain Philip merupakan warga negara Selandia Baru.
“Itu, kan, kita ada pihak negara daripada si pilot itu sebagai warga negara tentu akan ambil peran,” kata Ma’ruf di Tapanuli Tengah, Sumut, Rabu (15/2).
Ma’ruf juga menegaskan pembebasan Captain Philip tidak bisa ditukar dengan kemerdekaan Papua. Menurutnya, isu kemerdekaan Papua dari Indonesia sudah tidak relevan lagi.
“Tidak mungkin itu dikompensasi dengan kemerdekaan, itu enggak relevan lagi. Konteksnya enggak. Karena bukan masalah Papua, tapi masalah Papua di daerah pegunungan,” ungkapnya.
Baca juga: Mahfud Bantah Adanya Negosiasi Soal Papua dalam Upaya Pembebasan Pilot Susi Air
Menurut Ma’ruf, dengan status Papua yang sudah dimekarkan menjadi enam provinsi, maka masalah yang dihadapi pemerintah adalah konflik KKB di Papua Pegunungan.
“Di provinsi lain tidak ada masalah. Cuma ada satu [masalah] provinsi itu [Papua] pegunungan. Bahkan di daerah lain minta nambah provinsi. Di Papua Barat minta nambah satu provinsi, di yang lain minta nambah provinsi. Artinya mereka sebenarnya enggak ada masalah,” tuturnya.
“Jadi kalau ada kelompok mengatasnamakan Papua itu sudah tidak relevan lagi, ya. Jadi sekarang konteksnya pada Papua Pegunungan. Ini yang masalah,” lanjutnya.
Ma’ruf mengatakan, pemerintah akan terus melakukan pendekatan sosial melalui pembangunan kesejahteraan. Namun, pembangunan kesejahteraan tidak bisa berjalan baik jika keamanan tidak kondusif.
“Di lima provinsi kondusif, di satu provinsi akan kita buat kondusif. Nanti keamanan akan kita buat bagaimana perlindungan pada masyarakat dan pada proyek-proyek yang kita jadikan untuk lakukan pembangunan akan kita perketat,” ujarnya.
Ia meminta aparat keamanan melakukan pengetatan dan pengawalan di titik-titik yang perlu. Menurutnya, yang dilakukan pemerintah adalah langkah defensif yang aktif.
“Bukan ofensif. Tetapi defensif tapi aktif untuk melakukan perlindungan. Dan kalau mereka melakukan perusakan kita buru, kita kejar dia dalam rangka penegakan hukum,” pungkasnya.