Jakarta, Mambruks.com-Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus mengklaim saat ini situasi Papua sedang dalam status darurat sipil. Hal itu disampaikan Lodewijk menanggapi kabar penyanderaan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap pilot dan penumpang pesawat Susi Air, di Nduga, Papua.
Dia meminta kepala daerah atau gubernur harus bertanggungjawab menuntaskan kasus ini. Dia juga nendorong agar penegak hukum mengusut kasus tuntas kasus penyanderaan tersebut.
“Kita harapkan gini ya, harus dipahami bahwa Papua ini sekarang status darurat sipil. Maka yang di depan adalah penguasa darurat sipil, gubernur, yang di depannya otomatis penegak hukum,” kata Lodewijk ditanyai awak media di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, (10/2).
Baca Juga:Â TNI-Polri Berangkatkan 3 Heli Untuk Evakuasi Sandera KKB di Nduga
Lodewijk mengatakan, 15 orang pekerja yang disandera KKB sudah dievakuasi. Saat ini, kata dia, tinggal keberadaan pilot lah yang harus ditemukan.
“Tentunya operasi intelijen dilakukan dan DPR dalam hal ini kami mendorong penegakan hukum dilakukan di sana, termasuk upaya prioritas mencari pilotnya,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam pernyataan tertulisnya, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, pembakaran pesawat Susi Air dilakukan oleh tim Egianus Kogoya yang merupakan Panglima TPNPB KODAP III Derakma Ndugama.
Kogoya melaporkan, pembakaran ini kepada Pengendali Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM di bawah pimpinan Terryanus Satto pada Selasa (7/2).
“Dalam laporan Kogoya, pembakaran pesawat ini telah dilakukan dengan alasan yang masuk akal,” kata Sambom.
Baca Juga:Â Pesawat Susi Air Dibakar KKB di Nduga, DPR Minta TNI/Polri Tegas
Sambom mengatakan, pasukan Kogoya membakar satu pesawat Susi Air nomor registrasi PK-BVY di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Pesawat tersebut terbang dari Mimima terbang ke distrik Paro pada pukul 06.26 WIT.
“Pasukan TPNPB berhasil membakarnya,” kata Sambom.
TPNPB-OPM mengatakan, pasukan Kogoya juga menyandera pilot pesawat Susi Air. Sambom mengungkapkan penyanderaan ini adalah kedua kalinya yang dilakukan TPNPB-OPM sejak Tim Lorenz pada 1996 di Mapnduma.
“Pilotnya kami sudah sandera dan kami sedang bawa ke luar. Untuk itu anggota TNI-Polri tidak boleh tembak atau interogasi masyarakat sipil Nduga sembarang karena yang melakukan adalah kami TPNPB OPM Kodap III Ndugama-Derakma di bawah Pimpinan Pangima Brigadir Jenderal Egianus Kogoya,” ungkap Kogoya.