Jayapura, Mambruks.com – Orang tua siswa program Otonomi Khusus atau Otsus Papua mempertanyakan keterlambatan pembayaran beasiswa 3800 anak yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri. Mereka mendatangi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun untuk mempertanyakan hal tersebut.
Perwakilan orang tua siswa, Dona Sokoy mengatakan keterlambatan pembiayaan beasiswa Otsus dikarenakan data mahasiswa dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua belum masuk di Kementerian Dalam Negeri.
“Persoalannya ada disitu. Data itu sangat dibutuhkan untuk nantinya mahasiswa Papua dibagi berdasarkan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP),” kata Dona Sokoy, Senin, (20/2).
Maksud kedatangan para orang tua siswa menurut Dona Sokoy, adalah untuk meminta agar Pemprov Papua bisa memberikan jaminan terhadap anak-anak penerima beasiswa supaya bisa mengikuti perkuliahan.
“Jadi tadi sudah disampaikan kepada kami oleh Pemerintah Papua, jika dana beasiswa mahasiswa langsung ditangani Kementerian Dalam Negeri, dan akan dialihkan per provinsi dan kabupaten/kota. Tadi secara langsung melalui sambungan telepon hal itu dijelaskan Wamendagri,”.
Dia juga menyampaikan pernyataan yang disampaikan Kepala BPSDM, bahwa stafnya telah berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan data mahasiswa Papua.
“Menurut kepala BPSDM, hari ini empat stafnya juga sudah berangkat ke Jakarta untuk serahkan data mahasiswa Papua. Semoga masalah ini bisa segera teratasi,” harapnya.
Hal Senada juga diutarakan Oktovina Tambunay. Jika keterlambatan pengiriman data karena BPSDM harus memilah data penerima beasiswa berdasarkan asal wilayah masing-masing, serta mengecek kembali mahasiswa program Otsus yang masih aktif dan sudah tidak aktif (drop out).
Selain itu lanjutnya, sampai saat ini mahasiswa Papua belum bisa mengikuti pembelajaran, akibat belum membayar uang semester genap di Januari 2023.
“Semua urusan sudah dikembalikan ke pemerintah kabupaten/kota per provinsi. Kami berharap ada kebijakan dari pemerintah Papua untuk menangani hal ini, tentunya setelah anggaran keluar dari Kemendagri,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Suku Lapago wilayah Kabupaten Jayapura, Nius Jikwa mengungkapkan, sejak Januari 2022 telah dilakukan pelimpahan pembiayaan ke kabupaten/kota, namun tidak berjalan.
Kemudian Jikwa menegaskan, anak-anak Papua yang menempuh pendidikan di luar tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab merekalah generasi dan anak bangsa yang ke depan akan membangun Indonesia, khususnya tanah Papua.
“Pembiayaan berdasarkan domisili membuat semua proses terkendala. Kami berharap semua dapat segera teratasi karena mereka butuh biaya makan, sewa rumah dan sekolah. Makanya sementara waktu ini banyak yang menumpang di teman karena belum membayar,” pungkasnya.