ScoopPartai Nasdem Kesal, Izin Safari Politik Anies Dicabut Pemda Aceh

Partai Nasdem Kesal, Izin Safari Politik Anies Dicabut Pemda Aceh

Must read

Jakarta, Mambrulks.com-Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyesalkan pencabutan izin safari politik bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan di Aceh. Menurutnya, pencabutan izin mencederainya demokrasi.

Willy mengatakan, Anies rencananya menggelar safari politik ke Aceh pada 2-3 Desember 2022 mendatang. Izin yang sudah dikeluarkan tiba-tiba ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh.

“Ya memang ada, sebelumnya sudah keluar izin tapi habis itu dicabut sama pihak pemda. Tentu ini sangat kita sayangkan bahwasanya masih ada saja dalam situasi seperti yang sifatnya tidak penting ya,” ujar Willy Aditya kepada wartawan, Kamis (1/12).

Baca Juga: Survei Indikator: Elektabilitas Anies Naik Tajam, Prabowo Melorot

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Aceh melalui UPTD Taman Seni dan Budaya mencabut surat izin penggunaan Taman Ratu Safiatuddin untuk tempat jalan santai dan silahturahmi bersama Anies Baswedan, yang rencananya berlangsung pada Sabtu (3/12) mendatang.

DPW Nasdem Aceh selaku penyelenggara kegiatan akan mencari lokasi alternatif lain.

“Tentu ini menjadi catatan kita bersama, bagaimana kita berharap, kan demokrasi ini kan suatu proses yang terbuka saja, tidak perlu juga hal-hal seperti itu terjadi,” imbuhnya.

Menurut Willy, pencabutan izin kegiatan hanya dilalukan oleh Pemda Aceh. Kepolisian setempat hanya memberikan izin untuk keramaian. Di sisi lain, kata dia, persiapan untuk safari politik Anies sudah matang.

“Gak, pihak kepolisian kan konteksnya adalah memberikan izin keramaian. Yang mencabut izin itu adalah pihak pemda daerah,” ucap dia.

Baca Juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Kokoh di Puncak, Anies Geser Prabowo

Willy juga merespon adanya gangguan terhadap safari Anies di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat. Di sana, ada masukan dari pihak tertentu agar Pemda Ciamis melarang kegiatan eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca Juga  DPR Klaim UU PDP Hentikan Kasus Kebocoran Data di Indonesia

“Tentu ini juga, sebelumnya juga terjadi di Tasik dan Ciamis, tapi pihak pemerintah nya confirm untuk terus menjalankan kegiatan,” katanya.

“Bukan, bukan pemda (mencabut izin). Ada permintaan kepada pemda untuk menghentikan kegiatan,” tandasnya.

 

Anda dapat membaca berbagai berita-berita teraktual kami di platform Google News.

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest