Timika, Mambruks.Com-Perundingan PKB dan PHI PTFI 2024-2026 antara Serikat Pekerja PTFI dengan Manajemen PTFI mencatatkan record bersejarah. Pasalnya, untuk pertama kali dalam sejarah PT Freeport Indonesia, seorang Vice President menjadi Ketua Juru Runding PKB dan PHI mewakili Serikat Pekerja. Vice President PTFI yang dimaksud adalah Frans Pigome yang belum lama ini ditunjuk oleh Serikat Pekerja sebagai Ketua Juru Runding berdasarkan Surat PUK SP KEP SPSI PTFI bersama dengan PK FPE KSBSI PTFI Nomor Org. 02/SP-SB/PTFI/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
Dalam surat itu nama Frans Pigome yang adalah Vice President of Papuan Affairs PTFI tersebut tertulis sebagai Ketua Tim. Frans sendiri didampingi oleh seorang Wakil Ketua, dua orang sekretaris, dan 4 orang juru bicara.
Ketua PK FPE KSBSI PTFI Makmeser O. Kafiar mengatakan pihaknya menunjuk Frans sebagai Ketua Juru Runding karena sosok Frans yang memiliki kualitas kepemimpinan dan relatif bisa diterima secara luas baik level pekerja maupun manajemen. Bukan hanya itu Frans telah teruji dengan banyak pengalaman menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
“Hal penting adalah kami melihat Pak Frans orang yang jujur, apa adanya, memiliki integritas dan profesionalitas. Lagipula tidak ada masalah menunjuk seorang Vice President mewakili Serikat Pekerja dalam perundingan seperti ini. Berorganisasi dan berserikat itu kan hak yang melekat pada setiap pekerja,” ungkap Makmeser.
Diketahui, belakangan rencana perundingan PKB dan PHI PTFI batal menyusul surat pihak manajemen PTFI pada tanggal 30 Oktober 2023 yang menyatakan adanya keberatan manajemen mengenai adanya dugaan konflik kepentingan dalam perundingan nantinya karena Ketua Tim Perunding PKB dari pihak pekerja adalah seorang pimpinan senior yang menjabat posisi sebagai Vice President.
Clementino Lamury selaku EVP Director, Human Rsources mewakili manajemen PTFI dalam suratnya menyampaikan adanya seorang pimpinan senior PT FI sebagaimana dilaporkan pada para pemegang saham sebagai anggota bahkan Ketua Tim Perundingan jelas menimbulkan pertentangan kepentingan.
“Hal ini terlarang dan memiliki konsekuensi berdasarkan prinsip perilaku berusaha yang berlaku secara global,” tulis Clementino.
Pihak manajemen menambahkan juga bahwa untuk sementara perundingan tidak dilanjutkan sampai permasalahan selesai dan akan dimulai lagi awal Desember 2023 dan dilanjutkan dengan perundingan ketentuan PKB pada Februari 2024.