JAYAPURA – Dukungan masyarakat Papua yang mendorong Frans Pigome untuk jadi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia terus jadi perbincangan hangat. Tapi menurut Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, S.H., M.Hum., CT., CMP, gerakan dukungan ini sebenarnya bukan cuma soal satu nama atau satu figur saja.
Kepada awak media di Jayapura, Dr. Methodius bilang kalau petisi yang beredar di tengah masyarakat itu mencerminkan aspirasi yang jauh lebih besar, yakni keinginan Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapat keadilan representasi dan pengakuan terhadap kemampuan sumber daya manusia Papua dalam memimpin sektor-sektor strategis yang selama ini beroperasi di atas tanah Papua.
“Saya lihat petisi ini sebagai bagian dari aspirasi demokratis masyarakat Papua yang menghendaki adanya keadilan representasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Sudah puluhan tahun Papua menjadi daerah penghasil sumber daya alam strategis nasional, jadi wajar kalau masyarakat berharap putra-putri Papua juga diberi ruang lebih besar dalam posisi pengambilan keputusan,” ujar Dr. Methodius.
Menurut dia, aspirasi tersebut punya dasar yang kuat karena sejalan dengan semangat Otonomi Khusus Papua yang menempatkan Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan.
Ia menjelaskan, saat ini Papua juga sudah melahirkan banyak SDM berkualitas yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan kapasitas kepemimpinan di berbagai bidang. Mulai dari sektor pertambangan, pemerintahan, pendidikan hingga dunia usaha.
“Hari ini Papua tidak kekurangan SDM berkualitas. Banyak anak-anak Papua yang sudah sekolah tinggi, punya pengalaman profesional, bahkan memimpin berbagai lembaga dan organisasi. Karena itu, ketika masyarakat mendorong agar putra Papua dipercaya memimpin perusahaan strategis, itu harus dilihat sebagai bentuk kepercayaan terhadap kemampuan SDM Papua yang terus berkembang,” katanya.
Meski begitu, Dr. Methodius menegaskan bahwa jabatan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia tetap harus diberikan berdasarkan profesionalisme, integritas, dan kompetensi yang jelas.
Menurutnya, afirmasi bagi Orang Asli Papua dan sistem meritokrasi tidak perlu dipertentangkan. Dua hal itu justru harus berjalan bersama.
“Dalam tata kelola perusahaan modern, kompetensi tetap jadi faktor utama. Tapi di sisi lain, kesempatan yang adil juga harus diberikan kepada putra-putri terbaik Papua yang punya kapasitas dan rekam jejak profesional. Afirmasi bukan berarti mengabaikan kualitas, tetapi membuka ruang yang setara untuk berkompetisi,” jelasnya.
Lebih jauh, Dr. Methodius menilai kalau suatu saat nanti ada putra Papua yang dipercaya menduduki posisi tertinggi di PT Freeport Indonesia, maka dampaknya akan sangat besar, baik secara simbolis maupun nyata.
Menurutnya, kehadiran pemimpin dari Papua bisa menjadi bentuk pengakuan terhadap kemampuan SDM lokal sekaligus memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat Papua.
“Kepemimpinan putra Papua akan memberi pesan bahwa masyarakat Papua bukan hanya menjadi bagian dari wilayah operasi perusahaan, tetapi juga bagian dari kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Ini penting untuk membangun rasa memiliki, kepercayaan, dan kemitraan yang lebih kuat antara perusahaan dengan masyarakat,” ungkapnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa masyarakat Papua tidak akan menilai seorang pemimpin hanya karena identitasnya saja. Yang paling penting adalah hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurut Dr. Methodius, keberhasilan seorang pemimpin harus diukur dari kemampuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, memperluas kesempatan kerja bagi Orang Asli Papua, memperkuat ekonomi lokal, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta menjaga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“Yang paling penting bukan siapa yang memimpin, tetapi bagaimana kepemimpinan itu mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Itu yang akan menjadi ukuran keberhasilan sesungguhnya,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap momentum munculnya petisi dukungan terhadap Frans Pigome ini bisa menjadi ruang dialog yang sehat antara masyarakat, pemerintah, dan PT Freeport Indonesia untuk membahas masa depan Papua yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
“Pada prinsipnya, aspirasi masyarakat Papua harus dihormati sebagai bagian dari demokrasi. Yang perlu didorong ke depan adalah bagaimana lahir lebih banyak pemimpin Papua yang profesional, berintegritas, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Kalau kesempatan, kompetensi, dan keadilan bisa berjalan bersama, maka Papua akan semakin siap mengambil peran strategis dalam pembangunan Indonesia,” pungkasnya.
