JAYAPURA – Kaka, adik, pace, mace dan saudaraku semua, sekarang ini yang lagi ramai dibicarakan di Papua bukan cuma soal siapa yang bakal duduk jadi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Di balik dukungan masyarakat kepada Frans Pigome, ternyata ada pesan yang jauh lebih besar dan lebih dalam dari sekadar urusan jabatan.
Banyak orang mulai bertanya, kalau Papua selama puluhan tahun kasih hasil alam luar biasa untuk Indonesia, kenapa sampai sekarang kesempatan memimpin perusahaan sebesar Freeport masih terasa jauh dari tangan anak-anak Papua sendiri?
Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, S.H., M.Hum., CT., CMP, menilai petisi dukungan terhadap Frans Pigome yang belakangan ramai beredar merupakan gambaran nyata dari suara hati masyarakat Papua yang selama ini ingin melihat adanya keadilan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.
Menurutnya, masyarakat tidak sedang bicara soal mengangkat satu figur karena faktor kedekatan atau sentimen daerah semata. Yang sedang diperjuangkan adalah hak untuk mendapat kesempatan yang sama.
“Saya melihat petisi ini sebagai bagian dari aspirasi demokratis masyarakat Papua yang menghendaki adanya keadilan representasi dalam pengelolaan sumber daya alam,” kata Dr. Methodius kepada awak media.
Kalau dipikir-pikir, memang ada logika yang sederhana. Papua adalah rumah bagi salah satu tambang terbesar di dunia. Bertahun-tahun hasil bumi dari tanah ini mengalir ke berbagai daerah bahkan negara. Tapi di sisi lain, masih banyak orang bertanya, sudah sejauh mana putra-putri Papua diberi ruang untuk berada di meja tempat keputusan besar dibuat?
Menurut Dr. Methodius, pertanyaan seperti itu wajar muncul. Apalagi semangat Otonomi Khusus sejak awal memang dibangun agar Orang Asli Papua tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama.
“Hari ini Papua tidak kekurangan SDM berkualitas,” tegasnya.
Dan memang kenyataannya begitu. Anak-anak Papua sekarang banyak yang kuliah sampai luar negeri, jadi profesional di berbagai bidang, memimpin organisasi, bekerja di perusahaan besar, bahkan menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
Karena itu, ketika muncul aspirasi agar Frans Pigome diberi kesempatan memimpin PT Freeport Indonesia, banyak masyarakat melihatnya sebagai simbol bahwa sudah saatnya kemampuan anak Papua mendapat kepercayaan yang lebih besar.
Namun Dr. Methodius juga mengingatkan satu hal penting. Dukungan terhadap putra Papua bukan berarti mengabaikan profesionalisme.
Menurut dia, kompetensi tetap harus menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang layak memimpin perusahaan sebesar Freeport.
“Dalam tata kelola perusahaan modern, kompetensi tetap menjadi faktor utama. Namun kesempatan yang adil juga harus diberikan kepada putra-putri terbaik Papua yang memiliki kapasitas dan rekam jejak profesional,” jelasnya.
Artinya, masyarakat Papua tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Yang diminta adalah kesempatan yang setara.
Bukan karena orang Papua harus otomatis memimpin, tetapi karena ketika ada putra daerah yang punya kemampuan, pengalaman, dan integritas, maka jangan sampai pintu kesempatan itu tertutup hanya karena faktor yang tidak relevan.
Lebih jauh lagi, Dr. Methodius menilai jika suatu hari seorang putra Papua dipercaya menjadi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, maka dampaknya bukan hanya soal pergantian jabatan.
Itu akan menjadi simbol kuat bahwa masyarakat Papua benar-benar diakui sebagai bagian dari kepemimpinan, bukan sekadar masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi perusahaan.
“Kepemimpinan putra Papua akan memberikan pesan bahwa masyarakat Papua tidak hanya menjadi bagian dari wilayah operasi perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari kepemimpinan dan pengambilan keputusan,” ungkapnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa masyarakat Papua bukan tipe yang mudah puas hanya karena melihat orang Papua duduk di kursi tinggi.
Pada akhirnya, rakyat akan melihat hasil kerja, bukan sekadar identitas.
Apakah kesempatan kerja bagi Orang Asli Papua bertambah? Apakah ekonomi lokal bergerak lebih baik? Apakah hak-hak masyarakat adat dihormati? Apakah lingkungan tetap dijaga?
Itulah pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh kepemimpinan siapa pun yang terpilih.
Karena itu, munculnya petisi dukungan terhadap Frans Pigome seharusnya tidak hanya dilihat sebagai dukungan politik atau dukungan personal semata. Lebih dari itu, ini adalah pengingat bahwa masyarakat Papua ingin terlibat lebih besar dalam menentukan masa depan tanahnya sendiri.
“Kalau kesempatan, kompetensi dan keadilan bisa berjalan bersama, maka Papua akan semakin siap mengambil peran strategis dalam pembangunan Indonesia,” pungkas Dr. Methodius.
Dan mungkin di situlah inti dari seluruh diskusi ini. Bukan semata soal siapa yang duduk di kursi pimpinan Freeport, tetapi soal apakah Papua akhirnya benar-benar diberi ruang yang setara untuk ikut menentukan arah perjalanan di tanah yang selama ini menjadi sumber kekayaan bangsa.
