ScoopDiduga Ada Maladministrasi Kasus Hukum Plt Bupati Mimika, FPHS Bakal Lapor Kejati...

Diduga Ada Maladministrasi Kasus Hukum Plt Bupati Mimika, FPHS Bakal Lapor Kejati Papua ke Ombudsman

Must read

Jayapura, Mambruks.com — Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) areal tambang Freeport menduga bahwa ada maladministrasi yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat yang dijerat kepada Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob.

Sekretaris FPHS, Johan Songgonau mengatakan kasus hukum yang menjerat Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob diduga dimainkan oleh aktor-aktor di Kejati Papua.

“Penzaliman ini kan terjadi, orang tidak salah dibuat salah. Ini kan ada permainan di aktor-aktor Kejaksaan Tinggi. Nah Kejati ini 1 organ pemerintah yang harus dilaporkan melalui Ombudsman karena ini ada maladministrasi,” tegas aonggonau di Jayapura, Rabu (29/3/2023).

Menurutnya, bahwa institusi apapun dalam melakukan sesuatu harus berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur).

“Jangan sampai orang yang tidak bersalah digiring kepada hal yang bersalah,” ucapnya.

Pihaknya berencana akan melaporkan hal tersebut kepada Ombudsman RI, sehingga harus diteliti kasus tersebut sudah berjalan sesuai prosedur atau tidak.

“Orang yang tidak disuka akhirnya pakai kekuasaan negara, pakai kekuasaan institusi untuk menghukum orang-orang baik padahal masyarakat ini mendambakan sosok pemimpin yang hebat,” terang Songgonau.

Bahkan dirinya telah mengikuti proses praperadilan, namun ia melihat bahwa jeratan hukum dari Kejati Papua secara materi sangat lemah namun tetap dipaksakan.

“Dan saya sendiri ikut proses praperadilan, yang saya lihat bagian Kejati sangat lemah, secara materi lemah tetapi ini dipaksakan karena mereka bermain disitu,” ucapnya.

Sementara itu Ketua FPHS, Yafet Manga Beanal juga merasa bahwa Plt Bupati Mimika tidak bersalah atas kasus hukum yang dijerat kepadanya.

“Sehingga orang baik tidak boleh dianiaya, tidak boleh jadi tersangka,” tegasnya.

Kata Beanal, pihaknya bakal terus mendorong masalah kasus tersebut ke Ombudsman RI

Baca Juga  Tokoh Agama di Papua Harapkan Muktamar III Hasilkan Kemaslahatan Umat

“Besok masyarakat akan menuju ke Ombudsman untuk serahkan aspirasinya sehingga kami minta bantu dengan Ombudsman segera turun tangan terhadap orang-orang yang buat masalah,” pungkasnya.

Kini pihak FPHS dan masyarakat Mimika telah menyerahkan berkas tuntutan kepada koordinator FPHS di Jayapura untuk dilaporkan kepada Ombudsman RI.

Diketahui, dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter senilai Rp.69 miliar yang disangkakan ke Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob masih berjalan di Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura, akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan eksepsi dari kuasa hukum terdakwa pada Kamis (30/3).

Anda dapat membaca berbagai berita-berita teraktual kami di platform Google News.

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest