Sentani, Mambruks.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan adanya peningkatan kinerja dari seluruh aparat Pemerintah Kampung di Kabupaten Jayapura.
Hal ini menurut Elisa, karena 70 persen dari dana operasional Kampung setiap tahun digunakan untuk membayar Penghasilan Tetap (Sintap) seluruh aparat Pemerintah Kampung. Sementara 30 persennya digunakan untuk melaksanakan program kerja yang telah diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan.
“Ini saatnya kita lihat apa saja kinerja aparat di kampung dalam semua program pembangunan yang dilaksanakan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Bupati, Gunung merah Sentani, Kamis (16/2).
Dia menjelaskan, Aturan terbaru yang dikeluarkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) sementara sedang disosialisasikan kepada seluruh aparat Pemerintah Kampung. Baik Wilayah Pembangunan Satu, Dua,Tiga dan Empat.
Aturan ini kata Elisa, tidak banyak mengalami perubahan, hanya lebih fokus kepada kinerja serta detail program dan perencanaan yang akan dilaksanakan.
“Pengusulan setiap program, saat ini sudah tidak bisa secara global. Tetapi diusulkan dan dijelaskan secara terperinci setiap itemnya,” jelas Elisa.
Dikatakan, pengalaman sebelumnya kita banyak kecolongan dari segi waktu dan kegiatan serta anggaran, secara kusus program kerja yang sama sekali tidak berjalan dengan baik.
“Kepala kampung lebih banyak membagi anggaran kampung tanpa realisasi program yang dikerjakan. Ini bukan rahasia, karena tidak ada satu wujud hasil kinerja aparat kampung yang kelihatan,” tegasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Yarusabra, setelah sosialisasi Perbup Alokasi Dana Kampung (ADK) yang berjalan saat ini, dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan Anggaran Program Belanja Kampung (APBK) oleh masing-masing tenaga pendamping di setiap Kampung. Lalu dilanjutkan dengan Revieuw serta evaluasi program kerja yang diusulkan berdasarkan anggaran yang akan digunakan.
“Ini lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja, ternyata menurun atau tidak ada perubahan maka sudah pasti berdampak kepada jumlah penerimaan ADK tahap berikutnya,” ucap Yarusabra.
Sementara itu, Junno Marbase Kepala Bidang Pemerintahan Kampung menjelaskan bahwa penghasilan tetap yang diterima oleh aparat Kampung, Kepala Kampung mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar 3 juta rupiah, Sekretaris Kampung mendapat 2,4 juta rupiah, Kepala Urusan (Kaur) mendapat 2,2 juta serta Kepala Seksi (Kasie) mendapat 2 juta rupiah.
“Operasional dan aktifitas kantor kampung harus berjalan, ada petugas yang siap melayani kebutuhan masyarakat. Selama ini, kepala kampung berjalan sendiri, kaurnya entah dimana, bahkan ada aparat yang diganti ditengah jalan. Nanti, waktu pencairan anggaran tahap berikutnya,kepala kampung ditunggu laporan pertanggung jawaban nya, tidak muncul sampai waktu pencairan,” ungkapnya.