Sentani, Mambruks.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi mengatakan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menerima Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) 2023, agar segera melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
“Setiap triwulan kita ada evaluasi,penyerapan anggaran nya sudah sampai berapa persen,” ujar Hana di Sentani, Kamis (16/2).
Dikatakan, program dan kegiatan tahun ini cukup banyak yang difokuskan kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sama halnya dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disepakati bersama.
“Masih banyak masyarakat yang kurang mampu perlu mendapat perhatian. Kebijakan, pemerintah distrik hingga kampung harus benar-benar dilaksanakan,” jelasnya.
Dari sisi pendapatan, kata mantan Kepala Bapeda Kabupaten Jayapura. Ini, OPD teknis yang menangani nya tidak boleh bermain-main soal pendapatan. Ada banyak potensi yang dapat dikelola dengan baik dan menjadi sumber Pendapat Asli Daerah (PAD), pendapat tersebut tidak hanya murni menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Distrik dan Kampung juga harus melihat potensi tersebut hingga menjadi sumber pendapatan.
“Ada retribusi, pajak bagi hasil. Semuanya harus dikerjakan, tidak semata-mata tugas pemerintah daerah saja,” kata Hikoyabi.
Oleh sebab itu, lanjut Sekda, pihaknya sangat berharap agar tugas – tugas pelayanan dan realisasi program serta kegiatan disetiap OPD harus segera berjalan. Yang DPAnya belum cair atau belum bisa terkonek dalam sistem informasi maka kesalahan-kesalahan kecil yang belum diselesaikan harus segera diselesaikan dengan cepat agar penyerapan anggaran bisa terlaksana tepat waktu.
“Kerja yang mudah dan cepat,jangan tunggu hingga tengah tahun dan masuk pada perubahan anggaran baru mulai dikerjakan,” katanya.
Sementara itu, Parson Horota, Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura menjelaskan bahwa seluruh DPA sudah dipegang oleh masing-masing OPD. Yang belum melaksanakan program dan kegiatan karena ada kesalahan teknis yang belum diperbaiki seperti kode rekening atau juga jenis kegiatan dan program yang belum diinput dalam sistem informasi maupun data base program dan kegiatan.
Hirota menyebutkan, ada 400 program dan 700 kegiatan di tahun 2023 yang harus dikerjakan. Dimana dari jumlah kegiatan yang ditetapkan ini turut mengakomodir sub kegiatan didalamnya. Katakanlah, lima sub kegiatan yang dikerjakan dari satu kegiatan dan tiga kegiatan untuk satu program. Jadi, satu program, ada tiga kegiatan yang mengakomodir sepuluh sub kegiatan didalamnya.
“Sesuai arahan dari pusat, provinsi hingga ke daerah maka yang difokuskan dalam program dan kegiatan kita adalah inflasi, kemiskinan, stunting, dan infestasi. Infrastuktur pasti menjadi ikutan bagian di setiap kegiatan yang dilakukan,” sebutnya.