Puncak – Organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengecam keras insiden penembakan terhadap warga sipil yang terjadi di wilayah Puncak, Papua Tengah, jatuhnya korban nyawa warga sipil pada 14 April 2026.
Peristiwa ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk ULMWP yang menilai insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
Dalam pernyataannya, ULMWP mendesak agar dilakukan investigasi independen oleh komunitas internasional. Mereka secara khusus meminta Dewan HAM PBB untuk segera membentuk tim penyelidikan guna mengungkap fakta di lapangan.
ULMWP juga menyerukan kepada para pemimpin dunia agar memberikan perhatian serius terhadap situasi di Papua, terutama terkait perlindungan warga sipil dalam konflik yang masih berlangsung.
Desakan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran atas keselamatan masyarakat sipil di wilayah konflik. ULMWP menilai bahwa mekanisme investigasi independen sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas atas peristiwa tersebut.
Di sisi lain, desakan serupa juga datang dari dalam negeri. Menteri HAM Natalius Pigai turut meminta adanya investigasi independen atas insiden penembakan di Kabupaten Puncak yang dilaporkan menewaskan warga sipil, termasuk anak-anak.
Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama, serta meminta klarifikasi dari pihak terkait guna memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum dalam operasi keamanan.
Insiden ini kembali menyoroti kompleksitas konflik di Papua yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Berbagai pihak menilai bahwa pendekatan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.
