JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, bilang kalau pembangunan di Papua nggak bakal maksimal kalau semua pihak jalan sendiri-sendiri.
Hal itu disampaikan Ribka Haluk saat bicara soal pembangunan Papua dalam forum dialog di Jakarta, Selasa (26/5/2026). Ia menekankan pentingnya sinergi dan tata kelola pemerintahan yang baik supaya pembangunan di Tanah Papua bisa berjalan lebih efektif dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut Ribka, tahun 2026 jadi momen penting buat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Papua, apalagi realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) di 46 kabupaten/kota disebut sudah mencapai 100 persen hingga Mei 2026.
Ia juga ngingetin kalau pengelolaan dana Otsus harus pakai prinsip “5T”, yaitu Tepat Data, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, dan Tepat Penggunaan Dana.
“Ini harus jadi acuan kerja pemerintah daerah supaya pembangunan benar-benar berjalan baik,” kira-kira begitu vibes pesan yang disampaikan Ribka dalam forum tersebut.
Selain itu, pembangunan Papua ke depan disebut nggak cuma fokus bangun infrastruktur aja, tapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai pemberdayaan masyarakat adat disebut jadi fokus utama dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041.
Ribka juga menegaskan kalau kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat itu penting banget supaya pembangunan di Papua bisa lebih cepat dan merata.
Vibes optimistis juga terasa dalam pembahasan tersebut karena banyak pihak berharap pembangunan di Papua nggak cuma keren di atas kertas, tapi benar-benar bisa bikin masyarakat hidup lebih sejahtera dan nyaman.
