JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, akhirnya buka suara soal kondisi lahan masyarakat adat di Papua yang disebut cuma dihargai sekitar Rp300 ribu dalam proyek Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pernyataan itu disampaikan Yorrys saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).
Menurut Yorrys, nilai ganti rugi seperti itu jelas bikin miris dan dianggap nggak manusiawi kalau dibandingkan dengan luas serta dampak besar yang dirasakan masyarakat adat Papua.
Ia bilang masyarakat jangan cuma fokus sama judul film dokumenter Pesta Babi yang lagi viral, tapi juga harus melihat pesan besar di balik film tersebut, terutama soal kerusakan hutan dan dampak proyek besar di Papua.
“Kalau lihat keseluruhan filmnya, itu bicara soal perusakan hutan dan kondisi masyarakat,” kira-kira begitu inti pesan yang disampaikan Yorrys dalam diskusi tersebut.
Vibes diskusi itu cukup panas karena banyak pihak mulai menyoroti dampak PSN di Merauke yang disebut mencapai jutaan hektare lahan.
Yorrys juga mempertanyakan transparansi pengelolaan hasil hutan dari pembukaan lahan yang sampai sekarang dinilai belum jelas.
Nggak cuma Yorrys, sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat Papua juga ikut menyoroti potensi masyarakat adat tersingkir dari tanah mereka sendiri akibat proyek skala besar tersebut.
Meski begitu, Yorrys menegaskan kritik tersebut bukan berarti menolak pembangunan, tetapi meminta supaya pemerintah lebih manusiawi, terbuka, dan melibatkan masyarakat adat dalam setiap kebijakan di Papua.
