Jakarta, Mambruks.com-Wakil Ketua Umum Partai NasDem menilai permintaan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi dua menteri Partai NasDem yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar dinilai sangat tidak etis. Pangkalnya, posisi Jokowi sebagai presiden bukanlah bawahan partai politik.
“Tidak pantas ada orang partai menyuruh-nyuruh Pak Jokowi. Sedangkan Pak Jokowi tidak lebih rendah atau bawahan partai,” kata Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (26/12).
“Ini kan kepala pemerintahan, masa disuruh-suruh. kalau memang mau mengimbau, tidak perlu bicara ke media, karena partai tidak lebih tinggi daripada presiden,” imbuhnya.
Ali menegaskan, Partai NasDem sudah berkomitmen akan mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024. Menurutnya, urusan perombakan kabinet atau resuhuffle merupakan urusan kinerja, bukan urusan politik.
“Komitmen itu tidak bisa dilanggar dengan alasan apapun. Jadi kami mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024. Nasdem dapat jatah kursi kabinet itu sejak ada kerjasama politik dari awal. Jadi kalau evaluasi, bukan karena urusan politik, tapi karena urusan kepentingan kabinet,” ucapnya.
Baca Juga:Â Presiden Jokowi Kembali Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Menteri Nasdem?
Dia menambahkan bahwa reshuflle merupakan hak preogratif Jokowi sebagai Kepala Negara, sama halnya ketika memasukkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di jajaran kabinet beberapa waktu lalu. Dia meyakini Jokowi tidak akan membuang NasDem di tengah jalan.
“Kalau kader NasDdem ada yang diganti itu bukan urusan politik, urusan kebutuhan kabinet. Seperti memasukkan PAN itu kan prerogatif beliau. itu bentuk komitmen Pak Jokowi. Masa NasDem mau dibuang di tengah jalan? Pak Jokowi tidak akan melakukan itu,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi hanya tertawa saat kembali disinggung mengenai isu reshuffle. Kepala Negara mengaku telah mendengarkan isu mengenai dirinya akan mencopot dua menteri dari Partai NasDem yakni, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
“Ya, saya dengar,” ujar Jokowi usai meninjau pengembangan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12).
Saat awak media kembali meminta penegasannya, Jokowi lantas memberikan isyarat oke dengan kedua tangannya. “Cluenya. Ya udah,” ucap Jokowi.
Baca Juga:Â Nasdem Yakin Anies Baswedan Tak Melakukan Pelanggaran Kampanye
Sebelumnya, Djarot meminta Jokowi untuk mengevaluasi kinerja dua menteri dari NasDem, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Menurut dia, evaluasi perlu dilakukan agar Jokowi bisa meninggalkan warisan yang baik disisa masa akhir jabatannya sebagai kepala negara.
Djarot mengaku prihatin dengan keputusan Mentan Yasin Limpo yang kembali mengeluarkan kebijakan impor beras. Padahal, pemerintah semestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba karena itu bakal menyakiti para petani.
Oleh sebab itu, semua pihak di pemerintah baik itu Kementerian Pertanian, Bulog, maupun Badan Pusat Statistik semestinya membuka data mengenai stok beras di dalam negeri.
“Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung, ini semua perlu dievaluasi,” ujarnya.