Jayapura, Mambruks. com – Pemerintah Provinsi Papua Bersama dengan Pemerintah Kota Jayapura, Pemerintah Kabupaten Asmat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah berkomitmen untuk mewujudkan Papua Bebas Gizi Buruk 2024 dalam pertemuan tingkat tinggi kepala daerah di Papua yang difasilitasi oleh UNICEF Bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementrian Kesehatan, dan Kementrian Dalam Negeri.
Pengalaman kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk lebih sigap dalam meningkatkan sistem kesehatan. Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) di Papua sebesar 8.8% atau sekitar 1 dari 10 anak pada tahun 2021 (SSGI, 2021). Meskipun prevalensi tersebut sedikit diatas rata-rata target nasional, pemerintah daerah tetap waspada dan menjadikan permasalahan ini isu utama khususnya dalam pemenuhan hak anak.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Daerah tersebut diatas berkomitmen dalam mewujudkan Papua Bebas Gizi Buruk dengan menurunkan prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) sebesar 7 persen di 2024, Mewujudkan kebijakan dan memastikan prioritas agenda pembangunan daerah serta pembiayaan daerah terkait upaya pencegahan wasting, namun apabila pencegahan gagal dan anak menderita gizi buruk, maka anak gizi buruk harus mendapatkan perawatan sesuai standard.
Mematuhi standar protokol perawatan anak gizi buruk di fasilitas Kesehatan dan memperluas Puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk hingga 100% di tahun 2024. Memastikan penapisan dini dan rujukan anak wasting tersedia di tingkat layanan posyandu, PAUD dan tempat ibadah, dan rumah tangga.
Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti tokoh agama, tokoh adat, akademisi, lembaga swadaya dan mitra pembangunan dalam mobilisasi masyarakat untuk pencegahan dan perawatan anak wasting.
Terkait hal itu, Staf Ahli Gubernur Papua, Elsye Rumbekwan, menyebutkan penanganan gizi buruk di Papua mengalami hambatan disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang anak khususnya pemenuhan gizi keluarga.
“Hal Ini menjadi penyebab masalah ketersediaan asupan gizi dalam keluarga, padahal ketersediaan potensi gizi masih sangat banyak,” ucapnya saat Pertemuan Kepala Daerah yang digelar Pemprov Papua bersama UNICEF di Kota Jayapura, Rabu (30/11).
Untuk memperluas cakupan layanan kesehatan dan partisipasi masyarakat dalam mengakses pelayanan gizi dan pemenuhan gizi, yaitu dengan mendorong peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan juga kesadaran masyarakat.
Diharapkan melalui kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemahaman dan faktor masalah gizi buruk.
“Koordinasi lintas sektor juga didorong untuk bekontribusi terhadap pencegahan dan penanganan anak gizi buruk untuk mengatasi tantangan percepatan penurunan gisi buruk dan percepatan pembangunan di Papua,” ujarnya.
Kepala kantor UNICEF Papua dan Papua Barat, Aminuddin Ramdan, mengatakan Papua dari capaian angka wasting masih berada di angkan 8,8 %, masih kurang sedikit dari target Nasional untuk mencapai 7 % angka wasting di tahun 2024.
Ini adalah fenomena gunung es, banyak anak-anak wasting yang belum terdeteksi dan belum tertangani.
“Anak-anak tidak bisa bersuara sendiri. Mereka bergantung di lingkungannya, orang tua dan keluarga untuk menyuarakan bahwa mereka butuh diperhatikan,” tuturnya.
Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi sangat strategis, diharapkan adanya komitmen tingkat tinggi dari pimpinan-pimpinan tingkat daerah untuk penanganan masalah wasting di Papua.
“Minimal di tahun 2024 sebelum kita memasuki periode berikutnya, salah satu isu yakni wasting bisa kita tangani,” pungkasnya.