Jayapura, Mambruks.com- Sebanyak lima Majelis Tinggi Parlemen Inggris atau House of Lords dalam debat di gedung parlemen Inggris pada, Senin (17/4/2023) mempertanyakan komitmen pemerintah Inggris terkait capaian yang telah dicapai guna akses Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Tanah Papua.
Perdebatan itu diawali dengan pertanyaan lisan yang disampaikan Pdt. Richard Douglas Harries, anggota House of Lords dari Pentregarth yang mempertanyakan terkait kemajuan yang telah dicapai dalam memperoleh akses ke Papua Barat oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pertanyaan itu dijawab oleh Tariq Ahmad, Baron Ahmad, Menteri Negara untuk Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menteri Tariq mengatakan, Inggris menyambut baik keterlibatan yang terjadi baru-baru ini antara Indonesia dan PBB, sebagai bagian dari tinjauan berkala universal periodik terhadap Indonesia pada bulan November 2022.
Baca juga: Video Terbaru Pilot Susi Air Bacakan Permintaan OPM, Serukan Mediasi PBB
“Kami terus mendukung kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke wilayah Papua. Kami menyadari bahwa sejumlah besar waktu telah berlalu sejak kunjungan tersebut pertama kali diusulkan, tetapi kami berharap kedua belah pihak dapat segera menyepakati tanggal kunjungan, ” dilansir dari SuaraPapua.com kata Menteri Tariq.
Namun demikian Lord Douglas Harries mempertanyakan komitmen Ingrris terkait kunjungan badan PBB itu ke Papua Barat.
Sebab menurutnya, dalam konteks itu, negara besar seperti Amerika Serikat, Australia dan Kanada telah menyerukan agar PBB melakukan intervensi ke Indonesia dan segera mengunjungi Indonesia.
“Saya berterima kasih kepada menteri atas jawabannya. Beliau menyinggung tentang peninjauan berkala universal terhadap Indonesia.”
“Beliau pasti tahu bahwa pada saat peninjauan tersebut, sejumlah negara besar, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, menyerukan agar PBB melakukan intervensi di Indonesia dan segera mengunjungi Indonesia dan melakukan kunjungan oleh Komesioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.”
“[Tetapi] samasekali tidak jelas apakah Inggris termasuk di antara mereka yang mendukung seruan tersebut. Mungkin Menteri dapat memberikan pencerahan kepada kami.”
Atas pertanyaan itu Menteri Tariq menyatakan, “Saya harap jawaban yang saya berikan hari ini di gedung ini dapat meyakinkan Yang Mulia yang Yang Terhormat bahwa kami mendukung kunjungan awal. Saya menyadari bahwa kunjungan ini pertama kali diusulkan di bawah Kaomisaris Tinggi Zeid, yang kemudian digantikan oleh Komisaris Tinggi Bachelet dan kemudian oleh Komisarik Turk. Kunjungan ini sudah lama tertunda, dan penting untuk dilaksanakan secepatnya.”
Selain perdebatan terkait kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke Papua Barat, anggota Majelis Tinggi lainnya mempertanyakan tindakan kolonialisme Indonesia terhadap Papua Barat.
Selain itu mempertanyakan Inggris yang tidak terlibat dengan kelompok delapan dalam mendesak kunjungan Komisaris Tinggi PBB tentang HAM ke Papua Barat.