JAYAPURA – Kabar penting bagi para orang tua di Kota Jayapura. Dinas Pendidikan Kota Jayapura memastikan proses Penerimaan Murid Baru (PMB) Tahun Ajaran 2026/2027 akan dilaksanakan secara serentak mulai 15 hingga 25 Juni 2026.
Karena itu, masyarakat diminta mulai menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan agar proses pendaftaran anak ke sekolah dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Rocky Bebena, mengatakan seluruh tahapan PMB telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Surat Keputusan Wali Kota Jayapura dan petunjuk teknis yang menjadi pedoman bagi semua satuan pendidikan.
Menurut Rocky, pelaksanaan PMB mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA/SMK. Untuk jenjang SMP dan SMA/SMK, seleksi akan dilakukan melalui beberapa jalur yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua.
Sementara untuk PAUD, TK, dan SD, mekanisme penerimaan akan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai petunjuk teknis yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan.
Rocky juga mengajak masyarakat untuk tidak lagi membedakan sekolah berdasarkan label favorit maupun nonfavorit. Menurutnya, seluruh sekolah memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan layanan pendidikan terbaik bagi peserta didik.
“Yang paling penting adalah bagaimana sekolah mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak-anak kita,” ujarnya.
Sekolah Negeri Tetap Gratis
Selain mengumumkan jadwal PMB, Dinas Pendidikan Kota Jayapura kembali menegaskan bahwa program sekolah gratis di seluruh sekolah negeri masih terus berlanjut pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Artinya, orang tua tidak perlu membayar biaya masuk saat mendaftarkan anak ke sekolah negeri. Kebijakan ini berlaku mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA/SMK negeri di Kota Jayapura.
Rocky menjelaskan bahwa pemerintah kota telah menerbitkan surat edaran yang mengatur pembebasan berbagai biaya pendidikan di sekolah negeri. Tidak hanya biaya masuk, pembebasan juga berlaku untuk biaya kenaikan kelas dan pengambilan ijazah.
Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Jayapura untuk memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan tanpa terkendala persoalan biaya.
Komite Sekolah Tidak Boleh Memaksa
Meski keberadaan komite sekolah tetap diakui dalam sistem pendidikan, Rocky menegaskan bahwa segala bentuk dukungan dari orang tua harus dibahas bersama dan tidak boleh bersifat wajib atau memaksa.
Menurutnya, tidak boleh ada pungutan yang diwajibkan kepada orang tua saat proses penerimaan murid baru berlangsung. Seluruh kebijakan harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kesepakatan bersama.
Ia juga memastikan bahwa siswa yang telah lulus berhak mengambil ijazah tanpa dikenakan biaya apa pun.
Sekolah yang Melanggar Terancam Sanksi
Untuk memastikan aturan tersebut dijalankan, Dinas Pendidikan Kota Jayapura akan melakukan pengawasan langsung selama proses PMB berlangsung.
Sekolah negeri yang terbukti melakukan pungutan liar atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan berpotensi dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Rocky menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan murid baru harus berjalan secara transparan, terbuka, dan adil. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya persoalan maupun protes dari orang tua siswa.
Dengan jadwal PMB yang sudah ditetapkan, masyarakat Kota Jayapura kini diimbau untuk segera menyiapkan berkas pendaftaran dan mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan agar anak-anak dapat memperoleh tempat belajar pada tahun ajaran baru tanpa kendala.
