Jayapura, Mambruks.com – Pemerintah Kota Jayapura melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Program Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Kampung Kota Jayapura dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI yang berlangsung di Kantor Pemerintahan Kampung Holtekam, Distrik Muara Tami, Rabu (10/5).
Acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Program Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Kampung Kota Jayapura ini di lakukan oleh Kepala BPSDM Kemendesa Ibu Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M. Pd dengan Penjabat Walikota Jayapura yang diwakili oleh Penjabat Sekda, Robby Kepas Awi. Kegiatan ini nantinya akan di lakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI yakni Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jayapura (BPPMD DTT Jayapura) yang telah melakukan kajian Potensi dan Masalah Badan Usaha Milik Kampung di Kota Jayapura yang hasilnya (Buku Potensi dan Masalah Badan Usaha Milik Kampung di Kota Jayapura) akan kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Jayapura.
Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M. Pd menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Jayapura atas kepercayaannya kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui BPPMD DTT Jayapura untuk melakukan kerjasama peningkatan kapasitas Badan Usaha milik Kampung pada 14 (empat belas ) kampung di Kota Jayapura.
“Secara bertahap pendampingan di mulai tahun ini pada 7 (tujuh) kampung yaitu kampung Kayo Batu distrik Jayapura Utara, kampung Tahima Soroma distrik Jayapura Selatan, kampung Mosso, Skow Yambe dan Holtekam distrik Muara Tami, kampung Nafri distrik Abepura, kampung Yoka dan Waena di distrik Heram, yang kemudian akan dilanjutkan dengan 7 (tujuh) kampung berikutnya.
Harapan Kerjasama ini adalah dapat memberikan dampak terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Kampung yang lebih aktif dalam memanfaatkan potensi, asset dan mampu mengembangkan investasi dan kerjasama, menyiapkan model Pengembangan Badan Usaha Milik Kampung yang dapat digunakan sesuai potensi, kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung dan peraturan perundangan lainnya.
“Selain itu, memberi dampak kebutuhan benefit dan profit kepada masyarakat kampung dan sebagai role model kerjasama dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan kampung di kota Jayapura dan kabupaten/kota lainnya di tanah Papua,” ungkapnya.
Sementara itu, Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan meningkatkan kemandirian dan kapasitas kampung beserta masyarakat di dalamnya dalam penguatan perekonomian masyarakat kampung, maka dibutuhkan pengembangan dan kolaboratif.
“Peningkatan kapasitas pengurus kampung secara mandiri melalui pelatihan. Kolaborasi lebih luas untuk mensejahterakan masyarakat melalui wadah usaha ekonomi kampung yang memilki peran strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan pendapatan kampung,” pungkasnya.