Jakarta, Mambruks.com-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu disinyalir praktik pencucian uang (TPPU), namun belum mengarah ke tindak pidana korupsi.
Menurut Mahfud, transaksi mencurigakan itu merupakan hasil analisa yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Kami tegaskan bahwa yang kami laporkan itu laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Berkali-kali saya katakan, ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan, saya waktu itu sebut Rp 300 triliun,” ujar Mahfud di kanktor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/3).
“Sesudah diteliti lagi transaksi mencurigakan itu, lebih dari itu Rp349 triliun mencurigakan,” imbuhnya.
Baca Juga: Mahfud Bantah Adanya Negosiasi Soal Papua dalam Upaya Pembebasan Pilot Susi Air
Menurut Mahfud, dugan pencucian uang itu berhasil ditemukan setelah hasil analisa PPATK. Sebab, temuan itu setelah adanya perputaran uang secara aneh.
“Saudara harus tau, tindak pidana pencucian uang itu sering menjadi besar karena itu menyangkut kerja intelijen keuangan, uang yang sama mungkin berputar 10 kali secara aneh. Itu mungkin dihitungnya hanya dua atau tiga kali, padahal perputarannya 10 kali,” kata Mahfud.
Dia meminta publik tidak berasumsi bahwa transaksi janggal sebesar Rp349 triliun itu praktik dugaan korupsi. Menurutnya, temuan dugaan transaksi mencurigakan itu disinyalir merupakan praktik pencucian uang yang dilakukan pejabat Kemenkeu.
“Jangan langsung berasumsi wah kementerian keuangan korupsi Rp349 triliun, nggak. Ini transaksi mencurigakan dan banyak melibatkan orang luar, orang yang punya sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang Kementerian Keuangan,” pungkas Mahfud.