Papua, Mambruks.com- Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengungkapkan setidaknya ada empat hal yang menjadi pemicu berbagai konflik di Tanah Papua.
Pertama, katanya, terkait isu ideologi. “Ada konflik yang bersifat ideologis menyangkut aspirasi politik isu kemerdekaan. Di sini biasanya melibatkan golongan pro-kemerdekaan, kelompok bersenjata, dan TNI-Polri,” kata Atnike dikutip dari voaindonesia.
Kedua, terkait isu ekonomi. “Di sini bisa terjadi (antara) warga dengan korporasi atau pemerintah maupun di antara masyarakat sendiri dalam konteks untuk akses terhadap sumber daya ekonomi,” ucap Atnike.
Ketiga, terkait isu politik. “Di mana kebijakan-kebijakan pemerintah pusat misalnya direspons (oleh) penolakan atau mendapatkan kritik dari masyarakat,” ujar Atnike.
Keempat, terkait isu sosial budaya. “Ini motif atau penyebabnya bisa bermacam-macam yang berangkat dari persoalan-persoalan sosial dan bisa terjadi di antara orang Papua atau dengan orang non-Papua bisa terjadi konflik,” ungkap Atnike.
Baca juga: Mahasiswa Protes Komnas HAM Masih Diam di Kasus Pelanggaran HAM Wamena
Atnike juga menyoroti konflik yang terjadi di Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada 23 Februari 2023. Kasus yang terjadi di Wamena merupakan rangkaian kekerasan dan konflik yang masih terus berlanjut di Papua. Konflik itu dipicu oleh kabar bohong soal penculikan anak. Namun, eskalasi konflik tersebut berubah ketika ada keterlibatan aparat keamanan. Sebanyak 12 orang meninggal buntut dari konflik tersebut.
“Di dalam kasus Wamena kita juga melihat adanya peningkatan sentimen antara masyarakat yang berbeda etnis. Kemudian, dengan isu-isu sosial yang muncul di masyarakat dalam hal ini isu penculikan dan memicu terjadinya kekerasan,” kata Atnike.
Atnike menilai seharusnya ada ruang komunikasi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat di Papua dalam merespons konflik.
“Dalam kasus Wamena saya melihat dimensi sosialnya itu lebih tinggi. Ini perlu diselidiki lebih lanjut. Ini agak berbeda dengan konteks konflik atau berlatar belakang politik,” ucapnya.
