Sentani, Mambruks.com – Persoalan kepemilikan kios dan lapak di Pasar Baru Sentani yang mengalami bencana kebakaran pada (6/1) lalu sedang dalam proses pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Jayapura, Theopilus Tegay mengatakan, terkait seluruh aspirasi pedagang yang kios,lapak, yang menjadi korban kebakaran serta data-data nama yang belum sesuai dengan daftar nama yang dikeluarkan akan diatur kembali.
“Intinya,niat pemerintah daerah itu baik,segala sesuatu didalam pasar ini akan diatur untuk kepentingan seluruh pedagang yang menjadi korban pada 6 januari lalu,” ujar Theophilus di Pasar Baru Sentani usai menemui para pedagang, Senin (6/2).
Dikatakan,pihaknya saat ini tidak hanya mengurus Pasar Baru Sentani saja, ada Pasar Jokowi, Pasar Depapre,Pasar Genyem, Pasar Kaureh yang juga menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah.
Menurutnya, jika ada keberatan dari pihak pedagang maka hal tersebut di sampaikan langsung kepada Koordinator Pedagang yang telah disepakati bersama. Karena,dalam Pasar Baru ini ada 400 san pedagang dengan jenis barang dagangan yang berbeda-beda.
“Jika semua menuntut atas hak dan kepemilikannya sendiri-sendiri maka pekerjaan pembangunan bangunan pasar yang baru tidak akan selesai,” jelasnya.
Semua proses pekerjaan pembangunan,kataTegay, progres nya di laporkan langsung ke pimpinan, Assisten II bidang ekonomi,Sekretaris Daerah dan Penjabat Bupati. Hal ini sebagai bentuk keseriusan kita dalam pelayanan kepada para pedagang yang menjadi korban kebakaran di Pasar Baru Sentani.
“Agar semua bisa berjalan dengan baik maka semua pihak harus saling mendukung, data-data nama pedagang yang sudah terdaftar dalam data kita tidak akan dirubah lagi,” katanya.
Sementara itu,Lesmana,Koordinator umum Pedagang Pasar Baru Sentani mengatakan,telah terjadi salah komunikasi antar pedagang dan kita semua. Soal kesalahan data nama pedagang,pihak Perindag akan menyelesaikan dengan melihat kembali seluruh data nama pedagang yang telah mendaftar.
Lesmana juga berharap agar,seluruh aspirasi para pedagang yang ingin disampaikan kepada pihak Pemerintah Daerah dapat disampaikan langsung kepadanya. Sehingga tidak terjadi simpang siur informasi ketika semua pedagang menginginkan aspirasi secara pribadi yang didahulukan.
” Yang namanya kekurangan pasti ada, mungkin saja dalam daftar nama ada kemiripan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, diharapkan ada kerja sama dari semua pedagang,” katanya.