Presiden Jokowi telah melakukan reshuffle kabinet ketiga kalinya pada tanggal 15 Juni 2022. Reshuffle kali ini tidak ada yang menarik, karena dari nama Menteri dan wakil Menteri yang muncul tak ada yang menjanjikan. Presiden mengangkat Ketua Umum PAN, Zulkify Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan M. Lutfi, Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Pertanahan dan Agraria menggantikan Sofyan Djalil.
Jokowi juga mengangkat Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (menggantikan Surya Tjandra), John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dari semua nama itu, tak ada nama yang mentereng dan bisa diandalkan. Reshuffle kali ini tak lebih dari politik akomodatif. Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden itu bukanlah untuk meningkatkan kinerja pemerintah, namun lebih kepada akomodasi politik.
Yang menarik untuk dibahas adalah pergeseran John Wempi Wetipo, putra asal Papua dari Wakil Menteri PUPR menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Ini bertepatan dengan upaya pemerintah untuk melakukan pemekaran beberapa provinsi di tanah Papua yang menjadi isu besar nasional dan isu besar di Papua.
Pengangakatan Wempi sebagai wakil Menteri Dalam Negeri tak lebih untuk meangamankan kepentingan Jakarta di Papua. Selain itu, pengangkatan Wempi juga dalam rangka mengamankan posisi kepada daerah, bupati-bupati di Papua yang dalam hitungan bulan lagi akan diganti dan ditempatkan pejabat sementara.
Jakarta ini sangatlah phobia terhadap isu kekerasan di Papua. Padahal, bukan orang Papua yang bermasalah. Yang bermasalah adalah pendekatan militeristik dan pendekatan kesejahteraan pemerintah pusat sebenarnya salah alamat. Pusat mestinya harus berbenah, pendekatan militeristik itu sudah kedaluwarsa dan menimbulkan berbagai konflik dan pelanggaran HAM di tanah Papua.
Pendekatan kesejahteraan dengan menggelontorkan banyak dana dengan cara membelah Papua menjadi lima (5) provinsi tak menjawab persoalan Papua. Pendekatan kesejateraan dan pemekaran provinsi hanya menguntungkan elit-elit local di Papua yang korup dan tak becus mengolah keuangan daerah. Rakyat Papua tetap menjadi korban.
Berapapun dana yang mengalir ke Papua, pasti habis di tanah orang-orang korup, tak sampai ke rakyat Papua. Begitupun upaya pemerintah meredam gejolak Papua dengan memacah Papua menjadi 5 provinsi hanya menimbulkan masalah baru dalam tata pemerintah dan pengolahan keuangan daerah. Kesejahteraan bagi rakyat Papua itu masih jauh dari harapan.
Implikasi perkawinan pendekatan militer dan ekonomi di Papua sangat berbahaya, pertama Melanggar HAM. Ketika pendekatan militer diterapkan maka yang berlaku seperti daerah zona militer.
Kita tahu bahwa yang terjadi di Papua saat ini, ketika pelanggaran HAM terjadi, tidak diproses secara hukum, tidak pernah diketahui siapa pelakunya. Yang digembar-gembor keluar adalah suatu kekacauan antar suku atau juga tindakan provokasi dari Operasi Papua Merdeka misalnya. Jadi ini adalah bahasa-bahasa lazim yang biasa dikomunikasikan keluar. Dengan alasan-alasan seperti itu maka militer kembali memiliki alasan untuk menertibakan kelompok-kelompok yang bertikai atau juga gerilyawan Papua Merdeka tersebut.
Mereka akhirnya mencari alasan untuk bisa melakukan jawaban militer terhadap kekacauan atau kerusahan yang terjadi. Tapi kita tidak tau, jangan-jangan kerusuhan yang terjadi diciptakan karena yang berlaku adalah suatu sistem militer dan dia tahu bahwa hukum militer berlaku di wilayah tersebut maka dia sangat sulit disentuh hukum sipil yang ada di tanah air kita.
Saya hakul yakin pergeseran Wempi Watipo ke wakil Menteri Dalam Negeri tak bermanfaat banyak untuk membangun tata pemerintahan yang bersih dan kredibel. Bagi saya, wakil Menteri PUPR juga tak kalah pentingnya untuk diurus karena pengerjaan infrastruktur di berbagai daerah masih terus didorong.
Pengangkatan Wempi menjadi Menteri Dalam Negeri tak lebih untuk mengamankan kepentingan pusat di Papua. Salah satu peran Menteri dalam negeri dalam mengangkat pejabat sementara di jabatan bupati atau gubernur yang akan usai masa baktinya pada Agustus mendatang.
Wempi sebagai putra daerah Papua, tentu memahami baik siapa-siapa pejabat Papua yang bisa didikte pemerintah pusat dan tak melawan pemerintah pusat. Yang saya lihat selama ini, Mendagri itu tak memiliki kontribusi untuk membangun pemerintah yang baik dan kredibel di Papua. Berkali-kali pusat malah menjadi masalah bagi Papua.
Akhirnya, pemerintah pusat harus sadar, Papua merupakan suatu wilayah provinsi dengan suku yang sangat kuat. Dan itu ciri khas dari bangsa Melanesia dengan suku yang sangat kuat.
Saya kira dengan pendekatan-pendekatan budaya, pendekatan kesukuan sangat kuat, bisa menjadi jembatan perdamaian bagi Papua-Jakarta. Ini sebenarnya ditunjang proses rekonsiliasi nasional atau di Papua misalnya.
Saya kira rekonsiliasi-rekonsiliasi Papua ini terjadi jika ditunjang oleh pemerintah. Semoga saja dengan pengangkatan Wempi menjadi wakil Mendagri, dia bisa membawa ke istana apa yang dilakukan pemerintah untuk perdamaian Papua. Wempi wajib memberitahu presiden bahwa kelompok-kelompok budaya dan suku di Papua wajib untuk didengar agar rekonsiliasi di tanah Papua terwujud.
