SENTANI – Ratusan pengusaha asli Papua yang tergabung dalam Forum Pengusaha Asli Kenambai Umbai (FPAKU) Kabupaten Jayapura mendatangi Kantor DPR Kabupaten Jayapura, Senin (29/6/2026). Mereka datang untuk menagih janji Pemerintah Kabupaten Jayapura terkait pemberian paket tender pengadaan barang dan jasa.
Aksi tersebut berlangsung di Kantor DPR Kabupaten Jayapura, Sentani. Para peserta membawa spanduk dan baliho berisi berbagai tuntutan agar pemerintah segera memberikan ruang yang lebih besar kepada pengusaha asli Papua dalam proyek-proyek daerah.
Salah satu orator aksi, Dona Sokoy, mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Jayapura yang sebelumnya menjanjikan paket pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD untuk pengusaha lokal.
Menurutnya, saat masa kampanye Pilkada, Bupati Jayapura Yunus Wonda pernah menyampaikan komitmen untuk memberikan kesempatan melalui mekanisme penunjukan langsung kepada pengusaha asli Papua.
Namun hingga kini, para pelaku usaha mengaku belum melihat realisasi dari janji tersebut.
“Kami seperti dipingpong dari satu pejabat ke pejabat lainnya. Bahkan kami merasa sudah diberi harapan, tetapi sampai sekarang belum ada hasil,” ungkap Dona dalam orasinya.
Ia juga menilai sejak Bupati Jayapura resmi dilantik, belum ada kebijakan yang benar-benar berpihak kepada pengusaha asli Papua. Bahkan, mereka mengaku semakin sulit memenangkan paket pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Tak hanya soal tender proyek, massa aksi juga menyoroti pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Kabupaten Jayapura.
Orator lainnya, Manase Taime, meminta DPR Kabupaten Jayapura membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengawasi penggunaan Dana Otsus yang dinilai belum transparan.
Menurutnya, pengusaha lokal sama sekali tidak dilibatkan dalam berbagai program yang dibiayai Dana Otsus.
“Kami ingin pengelolaan Dana Otsus dibuka secara transparan. Pengusaha asli Papua juga harus diberi kesempatan ikut terlibat dalam pembangunan daerah,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPR Kabupaten Jayapura Ruddy Bukanaung bersama Wakil Ketua Petrus Hamongkwarong dan Nelson Yohosua Ondi menerima perwakilan massa aksi.
Ruddy memastikan seluruh tuntutan para pengusaha akan diteruskan dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura.
“Kami mengapresiasi aspirasi dari para pengusaha lokal. Semua masukan ini akan kami tindak lanjuti dan dibahas bersama pemerintah daerah,” kata Ruddy.
Para pengusaha berharap pemerintah benar-benar membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha asli Papua agar bisa ikut menikmati peluang pembangunan di Kabupaten Jayapura, khususnya melalui proyek-proyek yang dibiayai APBD maupun Dana Otsus.
