BIAK NUMFOR — Pembangunan markas Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 858 Manunggal Setya Bhakti di kawasan Brimpewer, Distrik Biak Timur, Papua, masih terus berjalan walaupun sengketa tanah adat di lokasi tersebut belum selesai sampai sekarang.
Masalah ini bermula dari sengketa tanah ulayat antar marga adat di wilayah tersebut. Sejumlah marga menolak pelepasan lahan untuk pembangunan markas militer, sementara keluarga besar Rejauw tetap mengklaim mereka punya hak sah atas tanah itu dan mendukung proyek pembangunan Yonif TP 858.
Pada akhir Maret 2026, Majelis Hakim Adat Kainkain Karkara Byak yang dipimpin Gerard Kafiar sempat menggelar sidang ketiga terkait sengketa lahan tersebut. Dalam putusan itu, dokumen pelepasan tanah yang sebelumnya ditandatangani keluarga Rejauw kepada pihak militer resmi dibatalkan.
Majelis adat juga meminta dilakukan musyawarah ulang dengan melibatkan semua marga terkait. Bahkan Bernard Rejauw dikenai sanksi adat berupa denda Rp5 juta karena persoalan tersebut.
Nggak cuma itu, pada 1 April 2026 juga dilakukan survei lapangan untuk memastikan luas lahan sengketa yang diketahui berukuran sekitar 800 x 700 meter. Tapi hasil sidang adat itu ternyata ditolak oleh sembilan marga adat Sup Fyor Aur karena dianggap kurang transparan dan dinilai punya konflik kepentingan.
Meski sengketa masih panas, pembangunan markas Yonif TP 858 tetap lanjut. Pada Selasa, 19 Mei 2026, wartawan Ikbal Asra meninjau langsung lokasi pembangunan di Kampung Makmakerbo, Biak Timur, yang jaraknya sekitar 37 menit perjalanan dari pusat Kota Biak.
Di lokasi, aktivitas proyek terlihat masih berjalan cukup masif. Bangunan utama markas tampak hampir selesai dengan sebagian besar dinding sudah tertutup batu bata. Sementara di bagian belakang, bangunan tambahan masih dalam tahap pengerjaan dengan tiang-tiang yang sedang dicor.
Sejumlah pekerja proyek terlihat sibuk bolak-balik membawa material bangunan dan menggali tanah di sekitar area pembangunan. Bekas lintasan alat berat juga masih tampak jelas membelah tanah merah di kawasan tersebut.
Komandan Kodim 1708 Biak Numfor, Jhon Alberth Suweny, mengatakan pembangunan Yonif TP 858 bertujuan membantu pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor sekaligus mendukung pembangunan nasional.
Yonif TP 858 sendiri merupakan satu dari 100 batalion baru yang dibentuk pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2025. Pemerintah menyebut pembentukan batalion ini untuk mendukung pembangunan nasional di berbagai daerah Indonesia.
Namun di lapangan, keberadaan proyek militer di tengah sengketa tanah adat justru memicu ketegangan horizontal di masyarakat. Sejumlah tokoh adat, warga, hingga pihak gereja mulai menyoroti situasi tersebut dan meminta penyelesaian dilakukan secara adil serta terbuka supaya konflik tidak makin meluas.
