JAYAPURA – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua dievaluasi secara menyeluruh. Hal ini menyusul dugaan keracunan makanan yang dialami penerima manfaat MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
Fakhiri menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Jayapura, Kamis (13/8/2026). Ia menegaskan, kejadian di Depapre harus menjadi pelajaran penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di wilayah Papua.
Menurut Fakhiri, kejadian terkait MBG memang pernah muncul di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua, ia meminta seluruh pihak melakukan koreksi total, terutama dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan rantai penyediaan makanan.
“Kejadian di Depapre sebenarnya pernah terjadi di mana-mana juga, tapi khusus untuk Provinsi Papua, saya minta menjadi koreksi total supaya tidak berulang lagi,” kata Fakhiri.
SPPG Diminta Ikuti Standar BGN
Sebagai kepala daerah, Fakhiri mengingatkan seluruh SPPG dan pengelola dapur MBG agar benar-benar menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, aturan tersebut harus menjadi pedoman utama dalam mengelola dapur, mulai dari persiapan bahan makanan hingga makanan diterima oleh masyarakat.
“Sebagai gubernur, saya cuma bisa mengingatkan kepada semua SPPG, semua dapur-dapur yang ada, penjabaran ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah dari BGN itu menjadi panduan. Menjadi panduan utama untuk melakukan penanganan dapur-dapurnya sebaik mungkin,” ujarnya.
Fakhiri juga menyoroti seluruh rantai penyediaan makanan. Mulai dari pengadaan bahan, proses memasak, pengemasan, pengiriman hingga makanan sampai ke tangan penerima manfaat harus dilakukan secara benar.
Ia tidak ingin persoalan kesehatan akibat makanan kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG di Papua.
“Mata rantainya juga harus dilakukan dengan benar, supaya jangan sampai berulang kali hal-hal kejadian serupa yaitu keracunan makanan,” tegasnya.
Waktu Memasak Juga Harus Diperhatikan
Fakhiri mencontohkan, waktu pengolahan makanan juga tidak boleh dianggap sepele.
Jika makanan direncanakan dimasak pada waktu subuh, maka proses memasaknya harus benar-benar dilakukan pada waktu tersebut. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan sebelum didistribusikan.
Selain persoalan keamanan pangan, Fakhiri juga mendorong agar bahan makanan untuk program MBG sebisa mungkin dibeli dari masyarakat setempat.
Menurutnya, kebijakan tersebut bisa memberikan manfaat ganda. Selain memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, program MBG juga dapat ikut menggerakkan ekonomi keluarga di daerah.
“Kalau masaknya subuh maka makanan tersebut harus dimasak subuh, kemudian ada hal penting, jika bahannya bisa diambil dari masyarakat setempat maka tolong dibeli dari masyarakat setempat,” katanya.
Jangan Cari Untung Berlebihan
Fakhiri berharap seluruh mata rantai MBG di Papua berjalan sesuai tujuan awal pemerintah.
Ia menilai keterlibatan masyarakat lokal dalam penyediaan bahan pangan dapat membuat manfaat program semakin luas, mulai dari pemenuhan gizi hingga membantu meningkatkan pendapatan keluarga.
“Supaya mata rantai dari kemauan Presiden mulai dari ekonomi keluarga sampai dengan bagaimana kita melayani bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Di sisi lain, Fakhiri mengingatkan para pengelola MBG agar tidak menjadikan program tersebut sebagai ladang untuk mencari keuntungan berlebihan.
Ia meminta tujuan utama program, yakni memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetap menjadi prioritas dalam setiap proses pelaksanaannya.
“Tidak usah mencari untung dari kegiatan yang sangat mulia yang dilakukan oleh Presiden. Saya minta itu menjadi panduan,” pungkas Fakhiri.
Evaluasi menyeluruh ini diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan MBG di Papua sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman, bergizi, dan diproses sesuai standar.
