JAYAPURA, Papua — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua.
Belasan dapur yang selama ini menjadi penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut belum boleh kembali beroperasi sebelum seluruh persoalan yang menjadi dasar pemberian sanksi diselesaikan.
Informasi mengenai penghentian sementara ini disampaikan pada Rabu (12/8/2026).
Dari 14 SPPG yang terkena suspend, 11 dapur bermasalah pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Sementara tiga lainnya dihentikan setelah terjadi kejadian fatal yang berkaitan dengan layanan MBG.
Sebelas SPPG yang bermasalah dengan IPAL tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Kepulauan Yapen.
Sedangkan tiga SPPG yang terkena suspend akibat kejadian fatal yakni SPPG Abepura Vim 2 dan SPPG Angkasapura di Kota Jayapura, serta SPPG Depapre Waiya di Kabupaten Jayapura.
BGN Minta Dapur yang Disuspend Segera Berbenah
Koordinator Regional BGN Provinsi Papua, Rama Irjayanto Putra Sukoco Borotian, mengatakan penghentian sementara dilakukan sebagai bagian dari evaluasi sekaligus perbaikan fasilitas dapur.
Menurut Rama, jumlah SPPG yang berstatus suspend saat ini disebut mencapai 15 unit dari sekitar 80 SPPG yang beroperasi di Papua. Angka ini berbeda dengan rincian 14 SPPG yang dijelaskan berdasarkan penyebab penghentian.
SPPG yang terkena suspend wajib memperbaiki kekurangan fasilitas sebelum diperbolehkan kembali melayani program MBG.
“Yang kena suspend fasilitas, mereka belum bisa beroperasi sampai saat ini karena fasilitasnya masih kurang,” kata Rama saat dikonfirmasi pada Senin (10/8/2026).
Setelah perbaikan dilakukan, pengelola SPPG harus melaporkan kondisi fasilitasnya kepada BGN untuk menjalani proses evaluasi dan pencabutan status suspend.
Dapur MBG Akan Diperiksa Lebih Ketat
BGN juga berencana memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur SPPG di Papua.
Tim lapangan akan memeriksa kondisi masing-masing dapur, mulai dari kelengkapan fasilitas hingga peralatan yang digunakan.
Pemeriksaan nantinya akan menggunakan dapur dengan standar terbaik sebagai pembanding untuk melihat kekurangan di SPPG lainnya.
Setiap kekurangan yang ditemukan akan dicatat dan menjadi bahan evaluasi. Pengelola SPPG kemudian diminta segera melakukan perbaikan agar persoalan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Langkah pengawasan ini diperketat setelah adanya kejadian gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan konsumsi menu MBG di Kabupaten Jayapura.
SPPG Suspend Tak Boleh Layani Sekolah
BGN menegaskan dapur yang masih berstatus suspend tidak boleh menyalurkan makanan MBG kepada sekolah penerima manfaat.
Rama mengatakan, penghentian layanan sementara diperlukan agar proses evaluasi dan pembenahan bisa dilakukan secara serius.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap program MBG juga harus dijaga, terlebih setelah muncul kejadian yang diduga berkaitan dengan makanan yang menyebabkan gangguan kesehatan.
Karena itu, BGN memilih memprioritaskan pembenahan fasilitas sebelum layanan kembali dijalankan.
Selama status suspend masih berlaku, SPPG juga tidak diperbolehkan beroperasi maupun menerima insentif.
Operasional baru bisa kembali dilakukan setelah seluruh persyaratan perbaikan dipenuhi dan status suspend secara resmi dicabut oleh BGN.
Dengan kebijakan tersebut, BGN berharap seluruh dapur MBG di Papua mampu memenuhi standar fasilitas, kebersihan, keamanan pangan, serta pelayanan yang dibutuhkan agar program makanan bergizi bagi anak-anak dapat berjalan dengan aman.
