MERAUKE – Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menyoroti masalah serius soal data Orang Asli Papua (OAP) yang ternyata masih berbeda antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai bisa berdampak besar terhadap pembangunan sampai pembagian anggaran di Papua.
Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Data OAP se-Tanah Papua di Jayapura. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah membahas pentingnya sinkronisasi data supaya semua program untuk masyarakat asli Papua benar-benar tepat sasaran.
Menurut Paskalis, data OAP bukan cuma soal jumlah penduduk biasa. Data ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan dana Otonomi Khusus (Otsus), pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, sampai hak-hak afirmasi bagi Orang Asli Papua. Kalau datanya berbeda, dampaknya bisa besar buat masyarakat.
Ia juga menegaskan kalau selama ini masih ada banyak warga OAP yang belum terdata secara maksimal, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil maupun yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar di Papua Selatan.
Pemerintah daerah sekarang mendorong Dinas Dukcapil untuk mempercepat pendataan ulang agar data OAP bisa lebih valid dan sinkron dengan pemerintah pusat. Soalnya, jumlah penduduk juga mempengaruhi besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran pembangunan daerah.
Selain soal anggaran, data OAP juga dianggap penting untuk menjaga hak politik masyarakat Papua. Mulai dari keterwakilan kursi legislatif sampai kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua semuanya bergantung pada ketepatan data penduduk.
Dalam rakor tersebut, pemerintah provinsi se-Tanah Papua juga sepakat bahwa validitas data harus jadi prioritas utama. Pemerintah berharap ke depan tidak ada lagi perbedaan data yang membuat program pembangunan jadi tidak tepat sasaran.
Banyak masyarakat Papua juga berharap pendataan ini dilakukan secara serius dan transparan. Karena bagi warga, data OAP bukan cuma urusan administrasi, tapi juga menyangkut masa depan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat asli Papua di tanah mereka sendiri.
