Jakarta, Mambruks.Com-Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengangkat beberapa isu khusus terkait pelanggaran pidana yang dilakukan TNI, salah satunya kasus mutilasi warga Suku Nduga, Papua. Christina sekaligus meminta komitmen Yudo untuk menuntaskan kasus tersebut.
“Kami berhasil meminta komitmen beliau untuk melanjutkan praktik baik Panglima TNI Jenderal Andika terkait proses dan penegakan hukum terhadap prajurit yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan tindak pidana. Prinsipnya adalah penegakan hukum dilakukan secara tuntas, transparan dan berkeadilan,” ucap Christina kepada wartawan, Sabtu (3/12).
Christina juga mengucapkan selamat kepada Laksamana Yudo Margono yang sudah mendapat persetujuan pengangkatan sebagai Panglima TNI usai gelar uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR RI kemarin. Christina optimistis Yudo mampu mengemban amanat sebagai Panglima TNI dengan baik. Rekam jejak pengalaman saat menjabat KSAL menurut Christina, Yudo adalah sosok yang responsif dan komunikatif. Christina yakin Yudo mampu memimpin organisasi TNI secara profesional serta mampu menjaga komitmen dan kemitraan yang baik termasuk dengan DPR RI.
“Pemimpin yang responsif dan komunikatif saat ini sangat diperlukan. Dan kami mencatat saat beliau KSAL, dua hal ini cukup menonjol sehingga optimis kemitraan yang selama ini berjalan baik akan dapat ditingkatkan lagi ke depannya,” ucap dia.
Selain itu, dia juga meminta Panglima TNI untuk memikirkan strategi khusus terkait penanganan wilayah hot spot khususnya Laut Natuna Utara. Dengan disetujuinya Yudo sebagai Panglima TNI, DPR tentu akan memberikan dukungan optimal.
“Terkait Natuna Utara ini penting mengingat masih banyak ditemukan pelanggaran kedaulatan disana. Sebagai Panglima TNI yang baru kami yakin beliau mampu memberikan yang terbaik dan DPR tentu mendukung pelaksanaan tugas beliau ke depannya, terus bersinergi demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Christina.