MERAUKE – Rencana pengembangan peternakan di Pulau Kimaam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mulai memicu gelombang penolakan dari masyarakat. Warga bersama sejumlah kelompok masyarakat adat turun melakukan aksi demo dan menyampaikan langsung aspirasi mereka ke Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Dalam aksi tersebut, massa menilai pembangunan peternakan dikhawatirkan bisa mengancam lingkungan hidup, wilayah adat, dan sumber penghidupan masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada alam. Mereka takut Pulau Kimaam nantinya berubah dan kehilangan identitas serta ruang hidup masyarakat adat setempat.
Aksi demo itu diterima langsung oleh Wakil Gubernur Papua Selatan. Di hadapan massa, wagub menyampaikan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat yang menolak proyek peternakan di Pulau Kimaam. Sikap itu disambut positif oleh para demonstran yang sejak awal meminta pemerintah mendengar suara masyarakat adat sebelum mengambil keputusan besar terkait investasi atau pembangunan di wilayah mereka.
Banyak warga menilai Pulau Kimaam bukan sekadar tempat tinggal biasa, tetapi bagian penting dari identitas budaya dan kehidupan masyarakat. Karena itu, mereka meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam menjalankan program pembangunan agar tidak merusak alam maupun memicu konflik sosial di kemudian hari.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta agar seluruh proses perencanaan pembangunan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat adat sejak awal. Mereka menegaskan pembangunan seharusnya membawa manfaat untuk warga lokal, bukan malah membuat masyarakat kehilangan tanah dan ruang hidup mereka sendiri.
Isu pembangunan di Papua memang belakangan sering jadi sorotan, terutama jika menyangkut tanah adat dan lingkungan. Banyak masyarakat berharap pemerintah tidak hanya fokus pada investasi dan proyek besar, tetapi juga menjaga hak masyarakat adat serta kelestarian alam Papua yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga setempat.
