NABIRE – Kasus kerusuhan berdarah di Dogiyai, Papua Tengah, akhirnya mulai menyeret oknum aparat, bro. Sebanyak 12 personel Polres Dogiyai resmi menjalani sidang kode etik Polri. Hasilnya, empat anggota dijatuhi sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH), sementara delapan lainnya kena sanksi demosi.
Keputusan itu diambil setelah Polda Papua Tengah melakukan pemeriksaan terkait insiden kerusuhan di Dogiyai yang terjadi sejak akhir Maret 2026 lalu. Kasus tersebut sempat bikin situasi Papua Tengah memanas karena menimbulkan korban jiwa dan konflik berkepanjangan.
Kabid Humas Polda Papua Tengah, AKBP I Made Suartika, menegaskan kalau institusi Polri nggak bakal kasih toleransi terhadap anggota yang terbukti melanggar aturan atau mencederai nama institusi. Menurutnya, proses sidang etik dilakukan secara profesional dan transparan sesuai aturan yang berlaku.
Dari hasil sidang, empat anggota yang dijatuhi PTDH disebut terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk dugaan penganiayaan dan provokasi dalam konflik tersebut. Sementara delapan anggota lain dikenai sanksi demosi karena dianggap terlibat dalam pembiaran hingga aksi pembakaran kendaraan saat kerusuhan berlangsung.
Bahkan Kapolsek Kamu berinisial YHA juga ikut kena sanksi demosi selama tiga tahun karena dinilai kurang melakukan pengawasan terhadap anggotanya saat kejadian berlangsung.
Kasus Dogiyai sendiri sebelumnya memang jadi perhatian luas masyarakat Papua. Banyak mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil terus mendesak investigasi transparan supaya semua pihak yang terlibat bisa diproses secara adil.
Di media sosial, kabar pemecatan empat anggota polisi ini langsung ramai dibahas netizen. Banyak yang bilang langkah tegas kayak gini penting buat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Meski begitu, sebagian warga juga berharap penyelesaian konflik Dogiyai nggak berhenti di sidang etik saja, tapi benar-benar menghadirkan keadilan dan situasi damai bagi masyarakat Papua Tengah ke depan.
