Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam sebuah koalisi mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera memerintahkan aparat penegak hukum menangkap pelaku teror yang menyasar aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap meningkatnya intimidasi dan ancaman terhadap pembela hak asasi manusia di Indonesia.
Koalisi menilai tindakan teror terhadap aktivis KontraS merupakan ancaman serius terhadap kebebasan sipil serta upaya penegakan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi para pembela HAM dan memastikan proses hukum terhadap para pelaku berjalan secara transparan dan akuntabel.
Dalam pernyataan resminya, koalisi masyarakat sipil menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, termasuk para aktivis yang memperjuangkan keadilan dan penegakan HAM. Mereka menekankan bahwa segala bentuk teror, intimidasi, maupun ancaman terhadap aktivis harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Koalisi juga menilai penanganan kasus teror terhadap aktivis KontraS tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Aparat penegak hukum diminta untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh guna mengungkap pelaku dan motif di balik aksi teror tersebut.
Selain mendesak penangkapan pelaku, koalisi juga meminta pemerintah memperkuat sistem perlindungan terhadap pembela HAM di Indonesia. Hal ini dinilai penting untuk memastikan para aktivis dapat menjalankan tugas advokasi tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak manapun.
KontraS sendiri merupakan organisasi masyarakat sipil yang aktif melakukan advokasi terkait isu pelanggaran HAM, termasuk kasus penghilangan orang secara paksa, kekerasan oleh aparat, serta berbagai pelanggaran hak warga negara. Organisasi ini telah lama berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan HAM di Indonesia.
Koalisi berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas dan terukur untuk mengusut kasus teror tersebut. Penegakan hukum yang cepat dan transparan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan perlindungan terhadap para pembela HAM di Indonesia.
