TIMIKA – Bupati Mimika, Johannes Rettob, kembali mengingatkan pentingnya integritas dan budaya kerja yang bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) diminta menjadikan semangat antikorupsi sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari.
Pesan tersebut disampaikan Johannes Rettob saat membuka kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko Strategis, Risiko Operasional, dan Penilaian Efektivitas Pengendalian Korupsi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Mimika di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Senin, 8 Juni 2026.
Dalam sambutannya, Johannes menegaskan bahwa pemerintahan yang baik tidak hanya bergantung pada program pembangunan, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan integritas para aparatur yang menjalankannya.
Menurutnya, setiap ASN memiliki tanggung jawab dan risiko yang berbeda sesuai posisi dan tugas masing-masing. Karena itu, pemahaman tentang manajemen risiko harus dimiliki oleh seluruh pegawai, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana.
“Budaya kerja yang bersih harus dibangun sejak awal. Jangan menunggu ada masalah baru melakukan perbaikan,” kata Johannes.
Ia menjelaskan bahwa salah satu cara mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi adalah dengan memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kesadaran ASN terhadap risiko dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Bupati Mimika menyebut ada tiga pilar penting yang harus berjalan bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga aspek tersebut adalah tata kelola pemerintahan yang efektif, manajemen risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Menurutnya, tata kelola pemerintahan berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah yang terus didorong pemerintah daerah adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar pelayanan menjadi lebih transparan dan efisien.
Sementara itu, manajemen risiko berfungsi membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai potensi hambatan sejak tahap perencanaan program pembangunan sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih awal.
Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pembangunan secara lebih terukur dan terencana.
Sedangkan SPIP berperan sebagai alat pengawasan internal yang memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai aturan serta mampu meminimalkan risiko penyimpangan.
Johannes menilai penerapan ketiga komponen tersebut akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan APBD, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas ASN, serta pencapaian target pembangunan daerah.
Ia juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Mimika, termasuk pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penanganan penyakit menular seperti malaria.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Tengah, Kriso Wandi Siahaan, mengingatkan pentingnya menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan yang pernah dilakukan sebelumnya.
Menurutnya, setiap temuan dan rekomendasi yang diberikan harus dijadikan bahan evaluasi agar tata kelola pemerintahan dapat terus diperbaiki dari waktu ke waktu.
Kriso juga menegaskan bahwa BPKP siap memberikan pendampingan dan konsultasi kepada perangkat daerah yang membutuhkan bantuan dalam penerapan manajemen risiko maupun penguatan sistem pengendalian internal.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap budaya kerja yang profesional, transparan, dan antikorupsi semakin kuat di seluruh perangkat daerah sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik dan berkualitas.
