INTAN JAYA — Dugaan pemotongan dan pengabaian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, lagi ramai jadi omongan warga. Setelah berbagai keluhan muncul di masyarakat, Ketua Tim PKH Kemensos RI Kabupaten Intan Jaya, Nemia K. Abugau, akhirnya buka suara pada Kamis, 22 Mei 2026.
Nemia menjelaskan kalau penyaluran bantuan PKH di Intan Jaya memang menghadapi banyak tantangan, terutama karena kondisi geografis daerah yang cukup ekstrem dan sulit dijangkau. Beberapa kampung bahkan harus ditempuh lewat jalur udara atau berjalan kaki berjam-jam.
Menurutnya, tuduhan adanya pemotongan bantuan tidak sepenuhnya benar. Ia mengatakan persoalan yang terjadi lebih banyak disebabkan masalah data penerima manfaat yang belum sinkron serta kendala administrasi saat proses pencairan bantuan berlangsung.
Belakangan ini, sejumlah warga mengaku kecewa karena merasa bantuan yang mereka terima tidak sesuai atau bahkan ada nama penerima yang belum mendapatkan hak mereka sampai sekarang. Karena itu, isu pemotongan dan pengabaian bantuan PKH langsung ramai dibahas masyarakat di Intan Jaya.
Nemia juga menegaskan kalau pihak tim PKH tetap berupaya menyalurkan bantuan sesuai aturan pemerintah dan siap melakukan evaluasi terhadap berbagai laporan dari masyarakat. Ia meminta warga segera melapor jika menemukan dugaan penyimpangan di lapangan supaya bisa langsung ditindaklanjuti.
Program Keluarga Harapan sendiri merupakan bantuan sosial dari pemerintah pusat untuk membantu keluarga kurang mampu, terutama dalam kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.
Sampai sekarang, proses pendataan dan penyaluran bantuan PKH di Intan Jaya masih terus berjalan sambil menunggu penyelesaian berbagai keluhan masyarakat terkait dugaan pemotongan maupun pengabaian bantuan tersebut.
