MIMIKA — Di balik pesatnya pertumbuhan ekonomi dan melimpahnya sumber daya alam di Mimika, Papua Tengah, ternyata masih ada persoalan sosial yang cukup memprihatinkan. Salah satunya adalah tingginya jumlah anak terlantar yang kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Fakta mengejutkan itu terungkap dalam pertemuan lintas sektor yang digelar Dinas Sosial (Dinsos) Mimika pada Senin (22/6/2026). Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, pemerintah distrik, lurah hingga kader anak.
Dalam forum tersebut, muncul perbedaan data yang cukup mencolok terkait jumlah anak terlantar di Mimika.
Sekretaris Dinas Sosial Mimika, Emelia Samaran, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan dari Distrik Mimika Baru, jumlah anak yang masuk kategori terlantar mencapai lebih dari 7.000 orang.
Angka itu jauh berbeda dibanding data resmi yang saat ini dimiliki Dinas Sosial Mimika yang hanya mencatat sekitar 205 anak terlantar.
“Ini menjadi tugas kita sebagai pemerintah karena sesuai amanat undang-undang, fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara,” kata Emelia saat diwawancarai, Selasa (23/6/2026).
Menurut Emelia, tingginya jumlah anak terlantar tidak terjadi begitu saja. Ada berbagai faktor yang saling berkaitan dan memicu kondisi tersebut.
Mulai dari tekanan ekonomi keluarga, meningkatnya angka perceraian orang tua, hingga melemahnya fungsi pengawasan dan perhatian dalam lingkungan keluarga.
Karena penyebabnya beragam, maka penanganannya juga tidak bisa disamakan. Pemerintah perlu menyiapkan pendekatan yang berbeda sesuai kondisi masing-masing anak dan keluarga.
Untuk memperkuat pendataan di lapangan, Dinas Sosial Mimika berencana menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi 20 kader anak yang akan bertugas di sejumlah distrik.
Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh data yang lebih akurat sehingga program perlindungan dan bantuan sosial bisa tepat sasaran.
Selain itu, masyarakat juga diminta ikut berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan anak-anak yang diduga terlantar di lingkungan sekitar.
Laporan dapat disampaikan langsung ke Dinas Sosial maupun melalui layanan perlindungan anak yang tersedia.
Meski membuka ruang pelaporan lebih luas, pemerintah memastikan seluruh proses tetap memperhatikan perlindungan identitas dan privasi anak agar tidak menimbulkan dampak sosial baru bagi korban.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal ekonomi dan investasi, tetapi juga bagaimana memastikan setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh, belajar, dan hidup dengan layak.
