spot_img
spot_img
HeadlinesTambang Ilegal Mau Disikat! Papua Tengah Siapkan Zona Tambang Resmi yang Katanya...

Tambang Ilegal Mau Disikat! Papua Tengah Siapkan Zona Tambang Resmi yang Katanya Lebih Ramah Lingkungan

Pemerintah Provinsi Papua Tengah bakal menertibkan tambang ilegal yang selama ini bikin rusak lingkungan dan picu konflik sosial. Lewat program WPR ramah lingkungan, masyarakat adat nantinya diprioritaskan mengelola tambang secara legal dan berkelanjutan.

Must read

NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai serius mau memberantas aktivitas tambang ilegal yang selama ini makin marak di beberapa wilayah. Tapi caranya bukan cuma lewat penertiban saja. Pemprov juga menyiapkan konsep Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang disebut bakal lebih ramah lingkungan dan legal untuk masyarakat.

Langkah ini dilakukan karena aktivitas tambang ilegal dinilai sudah mulai merusak lingkungan dan memicu berbagai persoalan sosial di daerah. Mulai dari pencemaran sungai, kerusakan hutan, sampai konflik antarwarga jadi perhatian pemerintah daerah.

Lewat sistem WPR, pemerintah ingin masyarakat tetap bisa mencari nafkah dari sektor tambang, tapi dengan aturan yang lebih jelas dan pengawasan resmi. Jadi aktivitas penambangan nantinya tidak dilakukan sembarangan dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pemerintah Papua Tengah juga menegaskan kalau pendekatan ini dibuat supaya masyarakat kecil tidak terus-terusan berhadapan dengan masalah hukum akibat tambang ilegal. Karena selama ini banyak warga yang bergantung pada tambang rakyat untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Selain legalitas, konsep WPR ramah lingkungan juga disebut bakal mengatur soal penggunaan teknologi tambang yang lebih aman dan tidak merusak alam secara berlebihan. Pemerintah ingin aktivitas pertambangan tetap berjalan tanpa menghancurkan kawasan hutan dan sumber air masyarakat.

Belakangan ini, isu tambang ilegal memang jadi sorotan besar di Papua Tengah. Beberapa wilayah diketahui mengalami peningkatan aktivitas penambangan liar yang sulit dikontrol. Kondisi itu membuat pemerintah mulai mencari solusi yang dianggap lebih realistis dibanding hanya melakukan penertiban terus-menerus.

Di sisi lain, banyak masyarakat berharap program ini benar-benar berpihak pada warga lokal, bukan malah membuka peluang bagi pihak luar untuk menguasai tambang rakyat. Transparansi perizinan dan perlindungan hak masyarakat adat juga jadi hal yang banyak disoroti publik.

Kalau penerapan WPR ini berhasil, pemerintah berharap Papua Tengah bisa punya sistem pertambangan rakyat yang lebih tertata, aman, dan tetap menjaga alam Papua yang selama ini jadi salah satu kekayaan terbesar daerah tersebut.

Anda dapat membaca berbagai berita-berita teraktual kami di platform Google News.

spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Recent

Popular