Jayapura – Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, melontarkan kritik terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Ia menilai pemerintah daerah selama ini belum dilibatkan secara maksimal dalam pelaksanaan program tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Herlin saat mendampingi kunjungan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Mayjen TNI (Purn.) Trenggono, dalam peninjauan lapangan di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Kamis (6/8/2026).
Menurut Herlin, BGN perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG, khususnya di wilayah Papua, agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Ia mengatakan selama ini pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, belum banyak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Namun ketika muncul persoalan di lapangan, pemerintah daerah justru menjadi pihak yang berada di garis depan untuk menangani dampaknya.
“Selama ini pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan MBG. Saat terjadi masalah, pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten, hingga kampung yang ikut turun menyelesaikan persoalan,” ujar Herlin.
Herlin juga menyoroti penanganan awal saat dugaan keracunan MBG terjadi di Distrik Depapre. Menurutnya, pihak yang pertama kali hadir membantu masyarakat bukan pemerintah pusat, melainkan unsur gereja dan masyarakat adat.
Karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah dilibatkan secara langsung dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Program MBG.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan akan membuat program berjalan lebih efektif karena pemerintah daerah memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Herlin berharap evaluasi yang dilakukan BGN nantinya juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan pemerintah daerah sehingga Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Papua.
