MANOKWARI — Dugaan kasus korupsi senilai Rp12 miliar di Papua Barat kembali jadi sorotan publik. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Barat mempertanyakan perkembangan penanganan kasus tersebut karena dinilai belum menunjukkan kejelasan hukum sampai sekarang.
Sorotan itu disampaikan YLBH Papua Barat pada Mei 2026 setelah masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana proses penyelidikan dugaan korupsi tersebut berjalan.
Pihak YLBH menilai aparat penegak hukum perlu lebih transparan dalam memberikan informasi kepada publik agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya soal perkembangan kasus.
Menurut mereka, penanganan kasus dugaan korupsi harus dilakukan secara serius, profesional, dan terbuka supaya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Kasus dugaan korupsi Rp12 miliar ini sendiri disebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran di Papua Barat. Namun hingga kini, publik masih menunggu kepastian mengenai proses hukum dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
YLBH juga meminta aparat segera menuntaskan penyelidikan dan menyampaikan hasil perkembangan kasus kepada masyarakat secara jelas.
Belakangan ini, isu transparansi penggunaan anggaran memang jadi perhatian besar di Papua Barat, terutama terkait pengelolaan dana publik dan pembangunan daerah.
Banyak warga berharap kasus seperti ini bisa diusut tuntas supaya tidak merugikan masyarakat dan pembangunan di Papua Barat.
Melalui pernyataan tersebut, YLBH Papua Barat berharap proses hukum berjalan adil dan tidak berlarut-larut sehingga publik mendapatkan kepastian terkait dugaan kasus korupsi tersebut.
