JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua sekarang lagi serius banget soal pendataan Orang Asli Papua (OAP). Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menegaskan kalau “Satu Data Orang Asli Papua” itu penting banget supaya pembangunan di Papua bisa benar-benar adil dan tepat sasaran.
Menurut Wagub, selama ini masih ada banyak persoalan karena data OAP di berbagai daerah belum sinkron. Akibatnya, kebijakan pemerintah kadang jadi kurang tepat, mulai dari penyaluran bantuan, pendidikan, kesehatan, sampai program ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah mau semua data disatukan dan dibuat lebih valid.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Data Orang Asli Papua se-Tanah Papua yang digelar di Jayapura. Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan perwakilan pemerintah dari berbagai provinsi di Papua.
Pemerintah menilai data OAP bukan cuma soal angka penduduk biasa, tapi jadi dasar penting untuk menentukan arah pembangunan Papua ke depan. Mulai dari dana Otsus, pelayanan masyarakat, sampai program afirmasi khusus bagi Orang Asli Papua semuanya bergantung pada ketepatan data.
Wagub juga menekankan kalau pembangunan Papua ke depan harus benar-benar berpihak pada masyarakat asli Papua. Karena itu, data yang akurat dianggap penting supaya hak-hak OAP tetap terlindungi dan pembangunan nggak salah sasaran.
Bukan cuma Pemerintah Provinsi Papua, beberapa daerah lain di Tanah Papua juga mulai fokus memperbaiki validitas data OAP. Bahkan di Papua Pegunungan, para bupati diberi tenggat waktu khusus untuk menyelesaikan validasi data penduduk Orang Asli Papua.
Pemerintah berharap lewat sistem “Satu Data OAP” ini, program pembangunan di Papua bisa lebih transparan, terukur, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat asli Papua di berbagai daerah.
