PAPUA BARAT DAYA – Kabar besar datang dari Tanah Papua, bro! Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, resmi meresmikan ribuan Pos Bantuan Hukum atau Posbankum di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Senin (18/5/2026). Program ini dibuat supaya masyarakat sampai ke tingkat kampung dan kelurahan bisa lebih gampang dapat akses layanan hukum tanpa harus ribet atau keluar biaya besar.
Totalnya nggak main-main. Sebanyak 970 Posbankum diresmikan di Papua Barat dan 1.055 Posbankum lainnya hadir di Papua Barat Daya. Jadi sekarang makin banyak warga di pelosok Papua yang bisa cari pendampingan hukum, konsultasi, sampai penyelesaian masalah tanpa harus jauh-jauh ke kota.
Peresmian ini berlangsung di Hotel Aston Sorong dan jadi bagian dari program pemerintah buat memperluas akses keadilan di daerah yang selama ini punya tantangan geografis berat. Soalnya banyak wilayah di Papua yang akses transportasi dan layanan hukumnya masih terbatas banget.
Menariknya, konsep Posbankum di Papua nggak cuma fokus soal hukum formal, tapi juga melibatkan budaya lokal dan peran tokoh adat. Menteri Hukum bilang kalau penyelesaian masalah di Papua sering kali lebih efektif lewat musyawarah dan pendekatan adat dibanding langsung bawa kasus ke pengadilan. ✨🌿
Karena itu, kepala suku, tokoh adat, paralegal, kepala kampung, sampai lurah bakal dilibatkan sebagai bagian dari layanan Posbankum. Mereka nantinya jadi penghubung buat membantu masyarakat menyelesaikan konflik secara damai dan adil.
Supratman juga bilang program ini masuk dalam bagian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat reformasi hukum dan memastikan masyarakat kecil bisa merasakan keadilan yang lebih dekat dan nyata. Pemerintah bahkan bakal kasih pelatihan digital buat para petugas Posbankum supaya pelayanan makin modern dan gampang dipantau. 💻⚖️
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, ikut menyambut positif program ini. Menurutnya, kehadiran Posbankum sampai ke kampung-kampung bakal bantu masyarakat yang selama ini kesulitan akses informasi hukum dan pendampingan saat menghadapi masalah.
Sementara Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, bilang kalau jarak yang jauh dan biaya mahal selama ini jadi alasan banyak warga susah mendapatkan layanan hukum. Makanya Posbankum diharapkan jadi solusi supaya masyarakat bisa lebih gampang cari bantuan hukum tanpa harus takut biaya besar.
Sampai sekarang, pemerintah mencatat puluhan ribu Posbankum sudah terbentuk di seluruh Indonesia, termasuk ribuan titik layanan di berbagai wilayah Papua. Program ini diharapkan bisa bikin masyarakat makin sadar hukum sekaligus merasa negara benar-benar hadir sampai ke pelosok kampung.
