MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat lagi serius banget ngurusin potensi duit dari sektor migas. Mereka lagi nyiapin regulasi buat bikin BUMD khusus yang bakal ngelola dana participating interest (PI) 10 persen dari hasil minyak dan gas bumi.
Dilansir dari Antara Papua Tengah, langkah ini jadi kunci penting biar Papua Barat bisa ngelola sendiri hak bagi hasil dari migas, bukan cuma jadi penonton.
Kepala Dinas ESDM Papua Barat, Samy Djunire Saiba, di Manokwari, Sabtu (25/04) bilang kalau pembentukan BUMD ini jadi syarat utama supaya dana PI 10 persen itu bisa benar-benar dimanfaatkan daerah. Makanya sekarang lagi diproses lewat harmonisasi naskah akademik dan rancangan perda.
BUMD yang disiapkan ini bakal bernama Kasuari Energi Nusantara (KEN). Tujuannya jelas: supaya pengelolaan migas bisa lebih profesional, transparan, dan pastinya berdampak langsung ke peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Proses penyusunan regulasi ini juga nggak main-main. Banyak pihak dilibatkan, mulai dari akademisi sampai dinas teknis, biar aturan yang dibuat benar-benar matang dan bisa diterima pemerintah pusat.
Menariknya lagi, selama ini Papua Barat ternyata belum benar-benar menikmati hak PI 10 persen dari migas, padahal potensinya besar banget. Nah, lewat BUMD ini, pemerintah pengen ngejar ketertinggalan itu dan bikin manfaatnya terasa langsung ke masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga udah gerak cepat dengan koordinasi ke pusat. Bahkan Gubernur Papua Barat sudah bertemu langsung dengan Menteri ESDM buat bahas realisasi hak PI ini, termasuk kerja sama dengan perusahaan migas seperti BP.
Ke depan, proyek migas di wilayah Papua Barat, seperti Genting Oil Kasuri, juga diprediksi bakal mulai produksi sekitar 2027. Artinya, peluang pemasukan daerah bakal makin terbuka lebar.
Intinya, Papua Barat lagi tancap gas buat mandiri secara ekonomi lewat sektor migas. Kalau semua berjalan lancar, bukan cuma PAD yang naik, tapi juga kesejahteraan masyarakat ikut terdongkrak.
