JAYAPURA — Rencana pembangunan Bandara Antariksa di Kabupaten Biak Numfor, Papua, lagi jadi sorotan panas. LBH Papua secara tegas meminta BRIN dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor buat menghormati hak masyarakat adat yang menolak proyek tersebut. Penegasan itu disampaikan pada Jumat, 22 Mei 2026, di Jayapura.
Pengabdi Bantuan Hukum LBH Papua, Reinhart Kmur, bilang kalau masyarakat adat pemilik hak ulayat dari marga Abrauw dan Rumander merasa nggak pernah kasih persetujuan penggunaan tanah adat mereka buat pembangunan Bandara Antariksa tersebut.
Menurut Reinhart, pemerintah dan BRIN selama ini berdalih kalau Biak dipilih karena lokasinya strategis banget, dekat garis khatulistiwa dan cocok buat pengembangan teknologi antariksa nasional. Tapi di sisi lain, masyarakat adat justru merasa hak mereka diabaikan dalam proses tersebut.
LBH Papua juga menyoroti proses sosialisasi yang dilakukan Pemda Biak Numfor pada 11 Mei 2026. Mereka menilai kegiatan itu nggak berjalan setara karena masyarakat adat hanya dijadikan pendengar, bukan pihak yang benar-benar diajak menentukan masa depan tanah leluhur mereka sendiri.
Reinhart menegaskan kalau tanah ulayat bukan sekadar lahan biasa buat masyarakat Papua. Tanah adat dianggap sebagai warisan leluhur yang punya nilai budaya, sejarah, dan kehidupan bagi generasi mereka. Karena itu, proyek sebesar apa pun nggak boleh jalan tanpa persetujuan pemilik hak ulayat.
LBH Papua bahkan memperingatkan kalau proyek tetap dipaksakan tanpa persetujuan masyarakat adat, hal itu bisa memicu konflik sosial dan dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas tanah dan hak budaya masyarakat adat Papua.
Sementara itu, BRIN sendiri masih terus mendorong proyek Bandar Antariksa nasional di Biak. Bahkan BRIN disebut sedang memperkuat kerja sama dengan lembaga antariksa Rusia, Roscosmos, untuk mempercepat pembangunan fasilitas tersebut. Biak dipilih karena dinilai aman dan strategis untuk jalur peluncuran roket ke luar angkasa.
Sebelumnya, pada Februari 2026, gelombang penolakan dari masyarakat adat, pemuda, dan gereja di Biak juga sempat ramai terjadi. Mereka khawatir proyek bandara antariksa dan pembangunan militer bakal bikin masyarakat adat kehilangan ruang hidup dan tanah leluhur mereka.
Sampai sekarang, polemik soal Bandara Antariksa Biak masih terus jadi perdebatan. Di satu sisi pemerintah bicara soal kemajuan teknologi nasional, tapi di sisi lain masyarakat adat terus meminta supaya hak ulayat mereka dihormati dan nggak dikorbankan atas nama pembangunan.
