JAYAPURA – Mahasiswa asal Kabupaten Paniai yang lagi kuliah di kota studi Gorontalo bener-bener lagi nggak bisa santai nih. Lewat gerakan Solidaritas Mahasiswa Paniai se-Indonesia, mereka menyuarakan pernyataan sikap yang super tegas.
Nggak main-main, mereka menyatakan perang argumen alias menolak keras tiga hal krusial: rencana pemekaran daerah otonom baru (DOB), ekspansi pengerukan sumber daya alam (SDA), dan pembangunan pos militer di wilayah Kabupaten Paniai.
Aksi yang mereka lakukan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari rangkaian perjuangan panjang. Sebelumnya, mahasiswa dan masyarakat adat Paniai udah pernah menggelar aksi demonstrasi pertama pada Juni 2025 dan aksi kedua pada Januari 2026 lalu.
Kesal Pemda Lelet, Mahasiswa Ambil Alih Komando
Nah, yang bikin para mahasiswa ini gemas dan akhirnya nge-gas lagi adalah karena hasil kesepakatan bareng DPRK Paniai pas aksi Januari 2026 kemarin ternyata zonk alias belum terealisasi. Padahal, waktu itu janjinya mau dibentuk Panitia Khusus (Pansus) buat mengawal aspirasi tolak DOB ini langsung ke Jakarta—mulai dari Kemendagri, Kementerian ESDM, sampai Kemenhan.
Eh, usut punya usut, ternyata tim Pansus itu belum berangkat-berangkat sampai sekarang gara-gara kepentok urusan anggaran dari pemerintah daerah yang nggak kunjung kelar.
“Akibat lambatnya respons pemerintah daerah, solidaritas mahasiswa Paniai se-Indonesia akhirnya mengambil alih komando perjuangan melalui mimbar bebas dan jumpa pers serentak di seluruh kota studi di Indonesia,” tegas Natho Tobay, penanggung jawab Solidaritas Mahasiswa Paniai di Gorontalo.
8 Poin Tuntutan yang Bikin Merinding
Biar nggak dikira cuma sekadar ngumpul-ngumpul foya-foya, mereka bareng masyarakat adat Paniai merilis 8 poin tuntutan utama yang isinya deep dan menohok banget:
- Tolak Keras DOB: Menolak seluruh rencana pemekaran DOB di Paniai dan Tanah Papua secara umum.
- Desak Batalkan Pemekaran: Meminta Kemendagri dan Komisi II DPR RI membatalkan pemekaran yang dinilai dipaksakan tanpa keterbukaan publik yang jelas.
- Sebut Nama Wilayah: Menolak pembentukan DOB Kabupaten Moni/Delama Jaya, Kabupaten Paniai Timur, Kabupaten Wedauma, dan Kabupaten Paniai Barat.
- Selamatkan Lingkungan: Mendesak Kementerian ESDM mencabut semua izin usaha pertambangan (IUP dan IUPK) di Tanah Papua karena bikin lingkungan rusak dan merugikan masyarakat adat.
- Stop Militerisme: Menolak militerisme di Papua, minta pembangunan pos militer di Paniai dihentikan, dan mendesak pengembalian tanah adat yang diambil sepihak di Distrik Bidida dan Distrik Komopa.
- Kecam Pemimpin Lelet: Mengecam keras para pemimpin daerah yang abai sama hak masyarakat adat dan dinilai sengaja memperlambat kerja Pansus.
- Lawan Dinasti Politik: Menyerukan stop praktik dinasti politik dan eksploitasi SDA yang merusak ruang hidup mereka. “Paniai bukan tanah kosong. Tanah Paniai adalah identitas dan harga diri kami,” tegas mereka.
- Solidaritas Tanpa Batas: Mengajak seluruh mahasiswa Papua dan organisasi pro-demokrasi di berbagai kota studi buat kompak bareng-bareng mengawal perjuangan ini sampai didengar pemerintah pusat.
