NABIRE – Bupati Nabire, Mesak Magai, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah daerah saat mengikuti Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua pada Kamis, 30 Juli 2026.
Dalam forum tersebut, Mesak menyoroti semakin besarnya beban belanja pegawai, terutama untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai membebani kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, kebijakan pengangkatan PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat ikut bertanggung jawab terhadap pembiayaan gaji para pegawai tersebut.
Mesak mengatakan, pada awal pelaksanaan kebijakan, pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran agar proses pengangkatan PPPK dapat berjalan. Namun, setelah itu pemerintah daerah harus menanggung sendiri pembayaran gaji menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara kemampuan fiskal daerah terbatas.
“Ini pemerintah pusat jebak kami semua daerah. Dengan kebijakan angkatlah semua PPPK. Tahun pertama kami alokasikan gaji PPPK supaya kami angkat. Setelah itu tidak ada. Itu kami bayar dengan PAD yang kami dapat,” kata Mesak.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan akhirnya terserap untuk memenuhi belanja pegawai.
Selain persoalan PPPK, Mesak juga menyoroti sejumlah program nasional yang menurutnya belum menjadi kebutuhan paling mendesak di Papua, seperti Koperasi Merah Putih Desa (KMPD) dan program kampung nelayan.
Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia di sejumlah daerah Papua masih menjadi tantangan sehingga pelaksanaan program perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Saya melihat masyarakat saya di Kabupaten Nabire, manajemennya belum berjalan baik. Kalau KMP berjalan lalu terjadi masalah, saya yang harus berhadapan dengan masyarakat. SDM belum siap, tetapi dipaksakan,” ujarnya.
Di sisi lain, Mesak meminta pemerintah pusat lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan.
Menurutnya, keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala utama bagi pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi hasil pertanian.
Ia mencontohkan banyak sentra produksi pertanian berada di kampung-kampung yang sulit dijangkau karena akses jalan dan jembatan belum memadai.
Akibatnya, biaya distribusi menjadi tinggi, hasil pertanian sulit dipasarkan, dan kondisi tersebut turut memicu kenaikan harga barang di sejumlah wilayah.
Mesak berharap pembangunan infrastruktur dasar menjadi perhatian utama agar aktivitas ekonomi masyarakat Papua dapat berkembang lebih baik.
