Timika, 18 Juni 2026 – Puluhan peternak ayam broiler lokal menggelar aksi protes dengan membakar ban di kawasan LIP WH32, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Kamis (18/6/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap dugaan pengalihan Purchase Order (PO) atau kontrak pasokan ayam beku lokal kepada pihak di luar Papua, yang dinilai mengancam keberlangsungan usaha peternak lokal.
Para peternak mengaku khawatir karena penghentian pasokan ayam broiler lokal yang selama ini menjadi sumber pendapatan mereka diduga berkaitan dengan rencana pengalihan PO kepada pengusaha dari Jakarta.
Menurut mereka, kebijakan tersebut bukan hanya berdampak pada bisnis, tetapi juga mengancam program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dibangun selama bertahun-tahun di Mimika.
Usai melakukan aksi, para peternak mengikuti mediasi yang berlangsung di Polsek Kuala Kencana. Pertemuan tersebut dipimpin Kapolsek Kuala Kencana AKP Djemi Reinhard dan dihadiri perwakilan PT Freeport Indonesia, PT Pangansari Utama, serta pihak keamanan perusahaan.
Koordinator aksi, Yance Sani, menegaskan bahwa para peternak hanya meminta kejelasan dan perlindungan terhadap usaha yang selama ini mereka bangun bersama pemerintah daerah.
Menurutnya, program ayam broiler lokal merupakan hasil pembinaan jangka panjang yang melibatkan banyak pihak dan telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Yance juga mengaku pihaknya menduga terdapat upaya pengalihan PO kepada pengusaha di Jakarta. Dugaan tersebut, katanya, didukung oleh sejumlah dokumen dan data yang dimiliki para peternak.
Ia menilai penghentian PO bukan sekadar persoalan bisnis biasa, melainkan menyangkut mata pencaharian banyak keluarga yang bergantung pada sektor peternakan ayam broiler.
Saat ini, kata Yance, kapasitas produksi peternak lokal dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dengan kemampuan produksi sekitar 1.500 ekor per hari, kebutuhan pasokan bulanan disebut masih dapat dipenuhi oleh peternak lokal Mimika.
Selain berdampak terhadap peternak, massa aksi juga menilai apabila PO benar-benar dialihkan ke luar Papua maka dapat memengaruhi ekonomi daerah, mengurangi peluang kerja masyarakat, hingga berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap program pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua.
Dalam mediasi tersebut, para peternak menyatakan masih menunggu hasil pembahasan internal PT Pangansari Utama sebelum dilakukan pertemuan lanjutan guna mencari solusi terbaik.
Sementara itu, perwakilan PT Pangansari Utama, Habibi, menjelaskan bahwa penghentian PO komoditas lokal dilakukan sementara waktu dan bukan untuk menghentikan kerja sama secara permanen.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah adanya hasil investigasi laboratorium yang menemukan indikasi persoalan terkait standar higienitas pada ayam broiler lokal.
Pihak perusahaan menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan demi menjaga keamanan dan keselamatan konsumen, sekaligus memberikan kesempatan bagi para pemasok lokal untuk melakukan pembenahan dan evaluasi.
Perusahaan juga menyatakan tetap membuka ruang komunikasi, pembinaan, dan kerja sama dengan peternak lokal ke depan.
