Jayapura, Mambruks.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) bersama Ikatan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya (IPMI-J) menggelar aksi mimbar bebas di kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Rabu (8/7/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait situasi keamanan dan kemanusiaan di berbagai wilayah konflik di Tanah Papua.
Aksi yang mengusung tema “Papua Darurat Militer, Investasi dan Pelanggaran HAM” itu berlangsung dengan pengamanan aparat kepolisian yang menyiagakan personel, kendaraan taktis, serta water cannon guna mengantisipasi gangguan keamanan.
Mahasiswa Desak Pendekatan Keamanan Dihentikan
Koordinator Lapangan SOMAP, Fergis Kossay, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi masyarakat sipil yang dinilai terdampak konflik bersenjata di sejumlah daerah Papua.
Menurutnya, masyarakat di berbagai wilayah konflik masih hidup dalam situasi yang penuh ketidakpastian.
“Kami melihat masyarakat terus hidup dalam ketakutan, banyak warga mengungsi, pelayanan pendidikan dan kesehatan terganggu, sementara kekerasan masih terus terjadi. Karena itu kami berharap persoalan ini menjadi perhatian semua pihak,” ujarnya.
Minta Pasukan Ditarik dari Wilayah Konflik
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan penanggung jawab aksi, Roniel Mirin, mahasiswa menilai pendekatan keamanan yang diterapkan selama ini belum mampu menghentikan konflik bersenjata dan justru dinilai berdampak terhadap masyarakat sipil.
Mereka mendesak pemerintah menarik personel militer, baik organik maupun nonorganik, dari wilayah-wilayah yang selama ini menjadi daerah konflik.
Selain itu, mahasiswa juga meminta seluruh pihak yang terlibat konflik, termasuk aparat keamanan maupun kelompok bersenjata, untuk menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan korban dari kalangan warga sipil.
Dorong Investigasi dan Akses Pemantau Independen
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut meminta pemerintah membuka akses bagi lembaga kemanusiaan, jurnalis internasional, pemantau independen, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memantau kondisi kemanusiaan di Papua.
Mereka juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan investigasi terhadap berbagai dugaan pelanggaran HAM yang disebut terjadi di sejumlah wilayah konflik.
Selain persoalan keamanan, SOMAP menilai investasi berskala besar di Papua harus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat serta lingkungan hidup.
Mahasiswa Ajak Terus Suarakan Isu Kemanusiaan
Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih, Darki Uropmabin, menyatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyuarakan persoalan kemanusiaan yang terjadi di Papua.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat serta membuka ruang dialog bersama seluruh elemen masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Linus Mulait, mengajak mahasiswa dari berbagai kampus memperkuat konsolidasi dan menyampaikan aspirasi melalui cara-cara damai sesuai mekanisme demokrasi.
Senada dengan itu, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Walter Post, Nomina Elopore, menegaskan mahasiswa tidak boleh bersikap apatis terhadap persoalan kemanusiaan yang terjadi di Papua dan harus terus mengawal isu tersebut melalui jalur yang konstitusional.
Warga Terdampak PSN Ikut Sampaikan Aspirasi
Dalam kesempatan yang sama, Stenly Dambujai, yang mengaku mewakili warga terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN), berharap pembangunan di Papua tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga memperhatikan hak-hak masyarakat adat.
Menurutnya, masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam setiap kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan tanah ulayat dan ruang hidup mereka.
Polisi Sebut Aksi Berlangsung Aman
Kapolsek Abepura, AKP Paulus Hilapok, mengapresiasi kerja sama seluruh peserta aksi sehingga demonstrasi berlangsung tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
Ia menjelaskan pengamanan melibatkan sekitar 58 personel Polres Jayapura Kota yang diperkuat oleh personel Brimob dan Polda Papua.
Menurutnya, demonstrasi selesai lebih cepat dari jadwal yang direncanakan dan berlangsung dalam situasi yang aman serta kondusif tanpa adanya insiden keamanan maupun keluhan dari masyarakat sekitar.
