JAKARTA – Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) menyampaikan pernyataan sikap mengenai situasi konflik bersenjata yang masih terjadi di Tanah Papua. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, organisasi tersebut menyampaikan keprihatinan terhadap dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh konflik yang melibatkan aparat keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
FUKRI merupakan forum yang beranggotakan sejumlah organisasi gereja nasional, di antaranya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII), Persekutuan Baptis Indonesia (PBI), Bala Keselamatan, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), dan Gereja Ortodoks Indonesia (GOI).
Menilai Papua Masih Menghadapi Krisis Kemanusiaan
Dalam pernyataan resminya, FUKRI menyebut konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun telah menyebabkan jatuhnya korban dari berbagai kalangan.
Menurut organisasi tersebut, masyarakat sipil seperti perempuan, anak-anak, tenaga kesehatan, guru, petani, tokoh agama, serta masyarakat adat menjadi kelompok yang paling rentan terdampak oleh situasi konflik.
FUKRI juga menyatakan bahwa berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi belakangan di sejumlah wilayah, termasuk Intan Jaya, menunjukkan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap aspek kemanusiaan di Papua.
Minta Semua Pihak Mengutamakan Keselamatan Warga Sipil
Dalam pernyataannya, FUKRI menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata agar menghentikan segala bentuk kekerasan dan mengutamakan keselamatan warga sipil.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa setiap korban, baik masyarakat sipil, aparat keamanan, maupun pihak lain yang terdampak konflik, memiliki martabat yang harus dihormati.
FUKRI menyampaikan bahwa perlindungan terhadap hak hidup dan keselamatan warga perlu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang dilakukan di wilayah Papua.
Dorong Evaluasi Pendekatan Keamanan
Selain menyerukan penghentian kekerasan, FUKRI juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Papua.
Menurut FUKRI, evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu memberikan rasa aman sekaligus melindungi hak-hak masyarakat.
Organisasi tersebut juga menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek keamanan, tetapi juga melalui akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan ekonomi, perlindungan masyarakat adat, serta penghormatan terhadap hak atas tanah ulayat.
Soroti Kondisi Pengungsi Internal
FUKRI turut menyoroti kondisi warga yang masih mengungsi akibat konflik.
Dalam pernyataannya disebutkan bahwa banyak pengungsi masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial.
Karena itu, FUKRI meminta agar penanganan terhadap warga terdampak konflik menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Dialog Dinilai Sebagai Jalan Penyelesaian
FUKRI menegaskan bahwa dialog kemanusiaan merupakan salah satu pendekatan yang dinilai penting dalam mencari solusi jangka panjang atas berbagai persoalan di Papua.
Menurut organisasi tersebut, dialog yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, akademisi, pemuda, pemerintah, dan pihak terkait lainnya dapat menjadi ruang untuk membangun kepercayaan serta mencari penyelesaian secara damai.
FUKRI menilai dialog bukan merupakan bentuk kelemahan, melainkan bagian dari proses demokrasi dalam menyelesaikan persoalan secara bermartabat.
Ajak Gereja Perkuat Pelayanan Kemanusiaan
Dalam pernyataan sikapnya, FUKRI juga mengajak gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk terus memperkuat pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat Papua.
Bentuk pelayanan yang disebut antara lain pendampingan pastoral, pelayanan kesehatan, pemulihan trauma (trauma healing), pendidikan perdamaian, pemberdayaan masyarakat, hingga pendampingan bagi para pengungsi internal dan kelompok rentan.
Selain itu, FUKRI berharap pelayanan kemanusiaan yang dilakukan lembaga keagamaan dapat memperoleh ruang yang memadai sehingga dapat berjalan tanpa rasa takut maupun stigma.
Di akhir pernyataannya, FUKRI mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendoakan terciptanya perdamaian di Tanah Papua serta berharap setiap upaya penyelesaian konflik mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan dialog.
