JAYAPURA, Mambruks.com – Executive Committee (Exco) Partai Buruh Provinsi Papua Tengah menyampaikan keprihatinan atas konflik bersenjata yang terus terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak. Mereka menilai konflik tersebut telah memicu krisis kemanusiaan karena menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil.
Ketua Exco Partai Buruh Papua Tengah, Hanok Herison Pigai, meminta para pemimpin daerah di Tanah Papua, khususnya enam gubernur, agar tidak hanya fokus membahas pembangunan fisik dan anggaran, tetapi juga menyampaikan kondisi kemanusiaan yang terjadi di Papua kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hanok, keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah di tengah meningkatnya eskalasi konflik yang terjadi di sejumlah wilayah Papua.
“Ini menyangkut nyawa manusia. Intan Jaya kembali berduka, setelah sebelumnya Kabupaten Puncak juga mengalami duka yang mendalam. Kami berharap para gubernur tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik dan anggaran, tetapi juga menyampaikan secara jujur kondisi kemanusiaan yang dialami masyarakat Papua,” ujar Hanok Herison Pigai dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/7/2026).
Konflik Dinilai Memperparah Penderitaan Warga Sipil
Hanok mengatakan konflik bersenjata yang terus berlangsung telah membawa penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat sipil. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya, sementara sebagian warga terpaksa mengungsi akibat situasi keamanan yang belum kondusif.
Exco Partai Buruh Papua Tengah juga mencermati berbagai laporan mengenai meningkatnya eskalasi konflik di Kabupaten Intan Jaya. Berdasarkan pemberitaan media dan informasi dari berbagai pihak, operasi keamanan di sejumlah kampung disebut berdampak terhadap kehidupan masyarakat, termasuk memicu pengungsian warga.
Selain itu, Partai Buruh Papua Tengah turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya sejumlah warga sipil yang diberitakan dalam beberapa hari terakhir, termasuk seorang gembala gereja, seorang pemuda, serta seorang ibu hamil.
Menurut Hanok, setiap korban jiwa akibat konflik merupakan tragedi kemanusiaan yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Pembangunan Harus Sejalan dengan Perlindungan Warga
Hanok menegaskan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari jaminan keamanan dan keselamatan masyarakat.
Ia menilai pembangunan infrastruktur tidak akan memiliki arti apabila masyarakat masih hidup dalam ketakutan akibat konflik yang berkepanjangan.
“Pembangunan tentu penting, tetapi keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama. Apa arti pembangunan apabila masyarakat terus hidup dalam ketakutan dan kehilangan anggota keluarganya akibat konflik yang tidak kunjung berakhir,” katanya.
Ia berharap para gubernur di seluruh wilayah Tanah Papua memanfaatkan kewenangan dan jalur komunikasi yang dimiliki untuk menyampaikan kondisi riil masyarakat kepada pemerintah pusat, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada pembangunan, tetapi juga penyelesaian konflik secara damai serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Desak Pemerintah Bentuk Tim Pencari Fakta
Exco Partai Buruh Papua Tengah juga meminta Pemerintah Republik Indonesia memberikan perhatian lebih serius terhadap situasi kemanusiaan di Tanah Papua melalui langkah-langkah yang mengutamakan perlindungan warga sipil, dialog, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Selain itu, mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan pembentukan Tim Pencari Fakta independen yang melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hanok berharap pemerintah pusat bersama seluruh pemimpin daerah menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penyelesaian konflik di Papua.
“Sudah terlalu banyak nyawa yang hilang. Kami berharap pemerintah pusat dan seluruh pemimpin daerah menjadikan keselamatan manusia sebagai prioritas utama. Konflik harus diselesaikan melalui langkah-langkah yang menghadirkan keadilan, perlindungan terhadap warga sipil, dan perdamaian yang berkelanjutan,” tutupnya.
