Mimika – Ketua Dewan Adat Papua wilayah Meepago, Eltinus Omaleng, menyatakan pihaknya akan mengundang manajemen PT Freeport Indonesia untuk membahas secara langsung nasib masyarakat adat Papua yang terdampak aktivitas tambang.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pelaksanaan Pleno I Dewan Adat Wilayah Meepago tahun 2026 yang berlangsung di Abepura, Kota Jayapura, Papua. Dalam forum tersebut, isu terkait keberlanjutan kehidupan masyarakat adat menjadi perhatian utama.
Eltinus menegaskan bahwa dialog dengan Freeport menjadi langkah penting untuk menuntut kejelasan komitmen perusahaan terhadap masyarakat adat yang selama ini hidup di sekitar wilayah tambang. Pertemuan tersebut direncanakan akan digelar pada Mei 2026 di Kabupaten Mimika.
Menurutnya, selama puluhan tahun operasional Freeport di Papua, kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adat masih menjadi pertanyaan besar. Ia menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh orang asli Papua.
Selain itu, Dewan Adat juga akan mendorong pembahasan terkait peluang yang lebih luas bagi masyarakat asli Papua untuk terlibat dalam posisi strategis di perusahaan. Hal ini dianggap penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian dan kapasitas sumber daya manusia lokal.
Pertemuan tersebut rencananya tidak hanya melibatkan pihak Freeport, tetapi juga pemerintah daerah serta perwakilan dewan adat dari berbagai wilayah di Tanah Papua. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang adil dan berpihak pada masyarakat adat.
Eltinus juga menegaskan bahwa jika aspirasi masyarakat adat tidak mendapat respons yang memadai, pihaknya akan mempertimbangkan langkah lanjutan hingga ke tingkat nasional maupun internasional.
Isu ini kembali menegaskan pentingnya dialog terbuka antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua, guna memastikan keseimbangan antara investasi dan keadilan sosial.
