JAYAPURA — Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menegaskan bahwa program cetak sawah rakyat yang sedang dijalankan pemerintah harus benar-benar berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP). Menurutnya, masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi penerima manfaat utama dari program tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian pembahasan program cetak sawah rakyat di Jayapura pada Senin, 1 Juni 2026. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Fakhiri menekankan bahwa lahan yang digunakan dalam program ini banyak berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat. Karena itu, seluruh proses harus dilakukan dengan pendekatan yang menghormati hak-hak masyarakat adat serta nilai budaya yang hidup di Papua.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari berapa hektare sawah yang berhasil dibuka, tetapi juga dari seberapa besar dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat. Ia berharap hasil pertanian nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lapangan kerja baru di kampung-kampung Papua.
Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong keterlibatan aktif petani lokal dan kelompok tani dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Dengan begitu, manfaat ekonomi dari sektor pertanian dapat langsung dirasakan masyarakat di sekitar lokasi pengembangan sawah.
Program cetak sawah rakyat sendiri menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dari wilayah timur Indonesia. Pada tahun 2026, Papua menargetkan pengembangan sawah baru di sejumlah wilayah potensial seperti Kabupaten Keerom, Jayapura, Waropen, dan Kepulauan Yapen.
Fakhiri juga mengajak pemerintah kabupaten, distrik, dan kampung untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peluang ekonomi yang bisa diperoleh dari sektor pertanian. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, program ini bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat Papua di masa depan.
Ia berharap Papua dapat menjadi contoh keberhasilan program cetak sawah nasional tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Baginya, pembangunan yang berhasil bukan hanya soal hasil produksi, tetapi juga bagaimana masyarakat lokal ikut tumbuh dan merasakan manfaatnya secara langsung.
